KONI Diminta Rincikan Penggunaan Anggaran TC PON

Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua Yusuf Yambe Yabdi mengaku telah menerima surat dari gubernur, untuk menangani usulan anggaran KONI diwilayahnya, terkait traning center (TC) atlet PON XX tahun 2020.

Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua Yusuf Yambe Yabdi mengaku telah menerima surat dari gubernur, untuk menangani usulan anggaran KONI diwilayahnya, terkait traning center (TC) atlet PON XX tahun 2020.

Selain meminta KONI Papua untuk segera menggelar rapat kerja guna membicarakan usulan anggaran tersebut, pihaknya menyarankan lembaga tersebut lebih merincikan pos anggaran yang diperlukan itu, serta dibahas besama-sama dalam rapat kerja.

“Sebab anggaran yang diajukan KONI kepada pemerintah provinsi untuk pembinaan prestasi sebesar Rp255 miliar. Dari angka itu pun, ada pengembangan kebijakan manajemen olahraga sebesar Rp30 miliar lebih, dengan total Rp285 miliar,” terang Yusuf di Jayapura, kemarin.

Kendati usulan anggaran sangat besar, dia mengaku hal tersebut tak dipermasalahan oleh Penjabat Gubernur Papua Soedarmo. Menurut Gubernur, usulan itu sah-sah saja, namun belum dapat dipenuhi karena masih akan dibahas dalam APBD Perubahan 2018.

“Yang pasti sekarang ini belum bisa dikabulkan usulan itu karena waktu pembahasan APBD 2018 pada 2017 lalu, ada pertimbangan lain untuk memprioritaskan anggaran pada pelaksanaan Pilkada. Apalagi kebutuhan PON bukan hanya soal TC saja, tetapi juga pembangunan venue dan lainnya. Namun intinya kita berharap pihak KONI bersabar,” ucap Soedarmo.

Sementara berkaitan dengan pelaksanaan TC PON, sambung dia, ada persiapan umum, khusus, pra kompetisi dan kompetisi. Sehingga masing-masing persiapan ada konsekuensi anggarannya.

“Makanya kita bicara per persiapan saja dulu jangan secara global. Supaya apa, agar pemerintah dengan kemampuan yang ada bisa berpikir bagaimana untuk membiayainya.”

“Untuk itu, saya harap Binpres KONI menyampaikan kepada KONI dan dilanjutkan kepada pemerintah, karena ketika ada biaya, gubernur pasti akan kembali bertanya kepada kami dan sampai sekarang kami belum bisa memberikan jawaban karena KONI karena belum pernah gelar rapat untuk melihat pembiayaan,” ujarnya.

“Sehingga saran kami, sebaiknya KONI bikin rapat kerja karena pemerintah tidak mungkin membiayai sesuatu yang tidak terukur,” pungkasnya.