Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Anggiat Situmorang mengakui kondisi tak memungkinkan untuk melakukan operasi. Hal demikian dikarenakan alat steriliasai instrumen untuk kasa dan linen di rumah sakit telah rusak dan tidak bisa terpakai lagi.

Kendati begitu, dia memastikan masalah di RSUD Jayapura tersebut sedang dalam pembenahan. Dia berharap kesabaran masyarakat sebab untuk membereskan masalah di RSUD Jayapura yang begitu kompleks, tak semudah membalikan telapak tangan.

“Yang pasti semua membutuhkan proses. Salah satu cara yakni, dengan bekerja sama dengan kementerian kesehatan dan BPKP terkait perencanaan dan badan layanan umum.”

“Intinya, kita akui memang ada alat kesehatan di RSUD Jayapura apalagi sudah berumur tua dan akhirnya rusak sekitar seminggu lalu. Hal ini membuat kami terpaksa tidak mengoperasikan kamar operasi sejak 15 Agustus, namun hari ini sudah beroperasi kembali,” terang dia di Jayapura, Senin (20/8).

Sementara untuk menutupi kekurangan itu, pihak RSUD Jayapura sebelumnya memutuskan untuk bekerjasama dengan Rumah Sakit Abepura dan Yowari. Hanya saja kekuatan mesin yang ada di dua rumah sakit ini tidak sama seperti yang dimiliki RSUD Jayapura.

“Mesin mereka kecil dan tidak sanggup mensterilkan sebanyak apa yang dilakukan rumah sakit Jayapura. Makanya sesuai hasil rapat pihak rumah sakit akan memprioritaskan pasien emergency atau darurat.”

“Sementara pasien yang tidak terlalu berbahaya akan dirujuk ker rumah sakit yang bisa melayani dan biayanya akan dibayarkan oleh rumah sakit,” terangnya.

Dia tambahkan, permasalahan yang terjadi sebenarnya sudah ditindaklanjuti pihaknya jauh-jauh hari, hanya sudah terlanjur menjadi viral di media sosial.

“Padahal pihak manajemen sudah memesan alat sterilisasi baru dan itu sudah di proses sejak Juni 2018. Hanya masalah ini sudah terlanjur viral tapi paling lambat awal September sudah tiba alatnya di Jayapura,” terang dia.

Sementara menyoal jasa medis yang belum terbayarkan, hal itu dikarenakan masih banyak berkas yang kurang sehingga harus dikembalikan untuk dilengkapi.

“Intinya saya minta kesabaran sebab saya ini seorang inspektur. Tak mungkin saya biarkan, kalau lengkap di jalanpun saya akan tanda tangan. Intinya saya mau menjaga mereka untuk tidak terjerat hukum nantinya,” tuntasnya.

Asisten Bidang Umum Papua Elysa Auri berharap semua pihak menerima penempatan Inspektur Provinsi Papua di RSUD Jayapura. Sebab Hal demikian merupakan langkah pemerintah provinsi dalam rangka memperbaiki permasalahan yang selama ini terjadi dan tidak pernah diselesaikan.

Ia tambahkan, pemerintah daerah tidak melihat kepentingan siapa di rumah sakit, apalagi RSUD Jayapura sudah masuk dalam rencana aksi KPK.