Gubernur Ingin Venue PON Dipersiapkan Secara Maksimal
Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan kepada semua pihak agar dalam melaksanakan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, dipersiapkan secara baik dan maksimal.
Gubernur Papua Lukas Enembe
menginstruksikan kepada semua pihak agar dalam melaksanakan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, dipersiapkan secara baik dan maksimal.
Oleh karenanya, Gubernur menekankan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Papua, agar dapat memprogramkan kegitannya guna
mendukung pelaksanaan PON, terutama kepada bagaimana membantu pembangunan venue olahraga di lima klaster.
“Sehingga nanti kita tidak bikin kegiatan yang tidak jelas.
Artinya, semua mesti difokuskan untuk mendukung PON 2020. Sebab ini agenda
nasional dan PON di Papua ini menyangkut harkat dan martabat kami orang Papua.”
“Sehingga kita sekali lagi berharap supaya penyelanggaran
PON di Papua, harus sukses semuanya,” serunya.
Sementara untuk mempercepat proses pembangunan venus
olahraga yang akan dipakai pada PON XX tahun 2020 mendatang, Gubernur Papua
bakal memangil lima Kepala Daerah dari 5 klaster yang akan menjadi tuan rumah
pada PON 2020.
Kelima kepala daerah tersebut, yakni Bupati Merauke, Mimika,
Biak, Jayawijaya, Jayapura dan Kota Jayapura.
“Saya akan panggil kelima kepala daerah ini. Dalam pertemuan
kita akan bahas bersama dan mengecek persiapan mereka, di wilayahnya
masing-masing untuk pembangunan venue PON,” terang dia.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe yang baru saja
dilantik Presiden Jokowi segera melakukan pencanangan hitung mundur (Couunting
Down) hari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020.
Dalam kegiatan itu, Gubernur meminta semua pihak untuk fokus
menyelesaikan persiapan pelaksanaan PON.
“Semua SKPD harus bicara PON. Jangan ada pekerjaan lain sebab
kita mesti selesaikan persiapan PON secara baik,” ujarnya.
Tentang Penulis
Tim Redaksi Humas Pemprov Papua
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab atas publikasi informasi resmi kegiatan dan kebijakan pemerintahan.