Gubernur Instruksikan BKAD dan Bappeda Terintegrasi Dengan Perencanaan

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menginstruksikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua memastikan dapat terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui 'e-PapuaPuRencana dan e-PapuaPuAnggaran'.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menginstruksikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan  dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua memastikan dapat terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui 'e-PapuaPuRencana dan e-PapuaPuAnggaran'.

"Semoga dengan penerapan ASB dan SHS ini, semua program/kegiatan yang direncanakan mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat atau biasa disebut Program yang Membumi dan Merakyat," kata Gubernur Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Noak Kapisa pada sosialisasi Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS), bertempat di salah satu hotel di Jayapura, Selasa (2/10).

Hal tersebut merupakan salah satu program 100 hari kerja Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wagub, Klemen Tinal di periode kedua kepemimpinannya adalah memastikan implementasi e-Government Terintegrasi berjalan baik. 

“Ini sebagai upaya percepatan pelayanan pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas mendukung pencegahan korupsi di Papua,” jelasnya. 

Dikatakan, saat ini Provinsi Papua membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung prioritas pembangunan yang dicanangkan seperti pelaksanaan PON XX tahun 2020. 

"Oleh karena itu penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran khususnya program dan kegiatan harus dipastikan lebih tepat, efektif dan efisien," ujar Noak

Dengan efisiensi rencana penggunaan anggaran sejak awal, maka akan meningkatkan kualitas perencanaan dan pemenuhan anggaran bagi program/kegiatan prioritas daerah.

"Untuk mewujudkan kualitas perencanaan penganggaran daerah tersebut maka dibutuhkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS) yang menjadi alat untuk memfilter perencanaan anggaran, program dan kegiatan, agar terstandar sesuai target kinerja output yang direncanakan," imbuhnya.