Dinas Perdagangan Data Pengrajin Noken

Dinas Perdagangan Provinsi Papua bakal mengumpulkan data pengrajin noken di Kabupaten dan kota Jayapura. Para pengrajin tersebut rencananya bakal digandeng oleh pemerintah daerah, untuk membuat kerajinan noken untuk souvenir atau oleh-oleh PON XX Tahun 2020.

Dinas Perdagangan Provinsi Papua bakal mengumpulkan data pengrajin noken di Kabupaten dan kota Jayapura. Para pengrajin tersebut rencananya bakal digandeng oleh pemerintah daerah, untuk membuat kerajinan noken untuk souvenir atau oleh-oleh PON XX Tahun 2020.

“Kami sudah bersurat ke kabupen/kota agar mereka bisa menginventarisir para pengrajin ini. Tujuannya supaya ada keberpihakan kepada pengrajin dengan mengajak mereka untuk membat souvenir saat PON,” terang Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Papua Max Olua di Jayapura, kemarin.

Kendati demikian, keberpihakan yang dilakukan dinas perdagangan tidak dalam bentuk memberikan suntikan dana segar (dana tunai). Namun, memberi kemudahan terhadap akses peminjaman modal kepada pihak perbankan.

“Sehingga nanti kita dorong para pengrajin Papua ini supaya bisa membentuk satu koperasi. Tapi koperasi yang berbadan hukum untuk selanjutnya bisa mengakomodir pembiayaan oleh pihak bank.”

“Kita juga akan undang perbankan tentunya, tetapi harus dibentuk wadah koperasi dulu. Kalau sudah ada wadah hukum maka bisa mengajak perbankan untuk memberikan suntikan dana kepada pengrajin,” kata dia.

Diakui Max, saat ini pengrajin noken di Papua, terlihat masih kesulitan dalam memasarkan hasil dagangannya.

Karena itu, dinas perdagangan sedang merancang sebuah konsep agar kerajinan noken bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Khususnya masyarakat asli Papua, sebab noken sudah menjadi peninggalan leluhur bahkan warisan dunia yang ditetapkan badan PBB UNESCO.

“Makanya nanti tahun depan, dalam PON XX pula bakal dibangun show room yang akan menampung semua pengrajin asli Papua. Diharapkan juga showroom ini dapat menjadi sentral produksi.”

“Sehingga nantinya pemerintah menjadi penadah, atau dalam hal pemasaran menjadi tanggung jawab pemerintah. Pengrajin sifatnya hanya akan memproduksi. Ini yang sedang kami upayakan,” terangnya.