Fokus Biayai PON, Gerbangmas dan Prospek Dihapus
Pemerintah Provinsi Papua memastikan penghapusan program Gerbangmas dan Prospek, untuk selanjutnya fokus pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang.
Pemerintah Provinsi Papua
memastikan penghapusan program Gerbangmas dan Prospek, untuk selanjutnya fokus
pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang.
Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe,
penghapusan dua program kerja itu dikarenakan hasil evaluasinya yang selama
dijalankan, dinilai tak berhasil. Dilain pihak, seluruh kampung di Papua telah
mendapat alokasi dana desa dari pemerintah pusat.
“Tapi yang utama sebenarnya APBD 2019 provinsi
ini lebih fokus pada kesiapan penyelenggaraan PON XX 2020 di Papua. Sehingga
dengan begitu kita harap PON bisa sukses,” terang Gubernur Lukas Enembe, usai bertemu Kepala Perwakilan BPK RI Papua, Kamis, (21/3).
Senada disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen
yang mengeluhkan penyaluran dana Prospek, yang sempat belum disalurkan oleh
beberapa bupati. Padahal dana itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
mereka, khususnya yang berdomisili di kampung-kampung.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua
pun pernah mendesak sejumlah pemerintah kabupaten agar segera menyalurkan dana
rospek yang masih tertahan di kas daerahnya. “Belum lagi ditemukan adanya
dugaan penyalahgunaan dana Prospek.”
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Papua Donatus menyebut penghapusan Prospek merupakan keputusan yang benar oleh
gubernur sebab implementasinya banyak menemui kendala.
Apalagi dengan adanya perubahan dan kebijakan
arah pembangunan Papua 2019 yang memprioritaskan pada PON XX Papua 2020.
Disamping itu, adanya pengalihan guru SLTA dari kabupaten dan kota ke provinsi,
menyebabkan beban biaya menjadi sangat tinggi.
“Oleh karena itu, alokasi dana program-
program pro rakyat seperti Gerbangmas dan Prospek tahun 2019 tidak dianggarkan
atau ditiadakan,” ucap ia.
Tentang Penulis
Tim Redaksi Humas Pemprov Papua
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab atas publikasi informasi resmi kegiatan dan kebijakan pemerintahan.