Ketersediaan Listrik PON Dipastikan Terpenuhi
Ketersediaan listrik jelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di bumi cenderawasih, dipastikan sudah terpenuhi.
Ketersediaan listrik jelang Pekan Olahraga
Nasional (PON) XX 2020 di bumi cenderawasih, dipastikan sudah terpenuhi.
Hal demikian diungkap Ketua Kelompok Kerja ESDM Komite
Ekonomi dan Industri Nasional (Pokja KEIN) RI, Aries Muftie, saat bertemu
Asisten Sekda Papua Noak Kapisa bersama PT. PLN Wilayah Papua dan Papua Barat,
belum lama ini.
“Dalam rapat bersama Pemprov Papua dan pihak PLN setempat,
telah disampaikan kebutuhan listrik untuk PON sudah tidak ada masalah dan
tersedia. Begitupun untuk kebutuhan masyarakat sebagai konsumen”.
“Untuk itu, kita sangat mengapresiasi sebab kesiapan listrik
pada PON XX menjadi salah satu poin yang sangat penting saat pelaksanaan iven
empat tahunan itu,” terangnya.
Ia katakan, suksesnya pelaksanaan PON XX tahun 2020
mendatang di Papua tentunya ditentukan kesiapan berbagai sektor. Tak hanya dari
sisi pembangunan infraskturnya, namun menyangkut ketersediaan listrik dipandang
sangat vital.
Kendati demikian, dia berharap Pemprov Papua memandang perlu
diadakan infrasktur energi yang memadai bagi para investor. Lebih khusus bagi
pihak-pihak yang ingin membuka industri di Papua.
“Sehingga hal ini tentunya akan kami bahas kembali, termasuk
kaitannya dengan bagaimana PT. Freeport menggunakan listriknya dan barangkali
investai lain baik di Merauke, Sorong maupun daerah lainnya di Papua,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad
menilai pembangunan sarana pendukung pelaksanan PON bakal dikebut pada tahun
ini. Sebab bila dilaksanakan pembangunannya tak bakal tercapai.
“Makanya kita berharap semua pihak bisa mendukung program
ini. Sebab selain infrastruktur, kita juga perlu mendorong dari sisi sarana
pendukung lainnya. Seperti ketersediaan air, konsumsi, listrik dan lain
sebagainya,” pungkas ia.
Tentang Penulis
Tim Redaksi Humas Pemprov Papua
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab atas publikasi informasi resmi kegiatan dan kebijakan pemerintahan.