Beranda Berita Pemerintahan Pembiayaan PON Wajib Diawasi
Lainnya 4 menit baca

Pembiayaan PON Wajib Diawasi

Tim Redaksi Pemprov Papua

13 Dec 19 · 1152 tayangan
Bagikan:
Pusat Data Terpadu Pemprov Papua

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen minta seluruh pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, wajib melalui sebuah pengawasan yang ketat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen minta seluruh pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, wajib melalui sebuah pengawasan yang ketat.

“Pelaksanaan PON di Papua merupakan tugas yang sangat berat. Untuk itu, didalam pendistribusian pembiayaan dengan berbagai sumber anggaran harus ada tanggung jawab yang melekat,”

“Tujuannya agar pembiayaan bisa terlaksana dengan baik dan tak ada masalah yang muncul usai pelaksanaan PON,” terang Sekda Hery, Kamis (12/12/2019), di Jayapura.

Hery juga berharap para Kepala SKPD melakukan pembagian tugas secara berkala dengan staf. Pembagian tugas pun dilakukan secara merata, sehingga seluruh pekerjaan itu bisa rampung tepat waktu.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di Papua, agar dapat bekerja maksimal mempersiapkan perhelatan Pekan Olahraga Nasional XX tahun 2020.

“Waktu pelaksanaan PON sisa 313 hari kedepan. Untuk itu, semua bidang-bidang yang sudah ditunjuk harus kerja full time kerja. Sehingga tugas-tugas yang dibebankan akan bisa terselesaikan,” kata Enembe

Gubernur Lukas Enembe menambahkan, pelaksanaan PON di Papua harus sukses. Untuk itu, semua kegiatan harus dipastikan selesai tepat waktu.

“Kita tidak boleh diam-diam saja ditempat. Tetapi semua berusaha untuk bagaimana mensukseskan PON itu sendiri mulai dari masa persiapan. Intinya semua harus bekerja untuk sukseskan PON,” imbaunya.

Tentang Penulis

Tim Redaksi Humas Pemprov Papua

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab atas publikasi informasi resmi kegiatan dan kebijakan pemerintahan.

Pencarian