BKD Papua : 561 Honorer K2 Segera Diterbitkan NIP

Pemerintah Provinsi Papua segera mengusulkan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebanyak 561 tenaga honorer K2 kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Keputusan tersebut sebagaimana hasil pertemuan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua bersama Bupati, Sekda dan Kepala BKD kabupaten/kota di Bumi Cenderawasih, Selasa (15/9/2020, di Jayapura. 

Pertemuan ini pula, menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, usai bertemu Menpan RB, di Jakarta 4 September 2020 lalu.

“Sebanyak 561 honorer K2 tersebut, sebelumnya sudah dinyatakan lolos saat mendaftar dalam perekrutan CPNS Formasi Tahun 2013. Namun tak bisa memproses pengurusan NIP, akibat aplikasi yang menjadi tempat memproses data oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), tertutup”.

“Sehingga dalam pertemuan ini disepakati bersama bupati, sekda, kepala BKD se-Papua untuk kita segera usulkan kepada Menpan melalui Gubernur Papua,” terang Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda, usai pertemuan.

Sementara untuk tenaga honorer K2 yang tak lolos pendaftaran CPNS Formasi 2013, kata Nicolaus, disepakati agar BKD se-Papua melakukan pendataan kembali. 

“Termasuk untuk tenaga honorer (kategori) umum yang dalam hal ini tidak masuk data base,” kata dia.

BKD se-Papua, sambung ia, menyepakati pula menyusun analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Selanjutnya, seluruh data tersebut akan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan BKD Provinsi Papua, paling lambat di minggu ketiga bulan Oktober 2020.

“Nanti dari situ BKD Papua akan melakukan rekapitulasi data secara keseluruhan, lalu kemudian mengundang BKD kabupaten/kota untuk mempresentasekan kembali data honorer K2, data honorer umum serta Anjab dan ABK”.

“BKD Papua kemudian mengecek kebenarannya, apakah benar sesuai dengan usulan atau tidak. Setelah itu dilanjutkan ke pimpinan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,”pungkas ia.

Ketua DPW Aliansi Honorer Nasional Papua Frits Awom, mengapresiasi pertemuan yang digagas BKD Papua, guna membahas masa depan honorer K2 di bumi cenderawasih.

Hanya saja ia mengingatkan seluruh BKD se-Papua agar keputusan yang diambil kedepan, tak keluar dari notulensi sebagaimana hasil kesepakatan Wagub Papua bersama Menpan RB di Jakarta, 4 September 2020 lalu.

“Diputuskan ada 3 poin dalam pertemuan itu tapi yang utama adalah pengangkatan tenaga honorer sebanyak 20.000 orang untuk Provinsi Papua”.  

“Dalam keputusan kuota tersebut khusus untuk provinsi juga mendapatkan kuota 3.000. Itu disampaikan langsung Wagub Papua. Nah bagian ini kami berharap ditindaklanjuti dengan serius. Artinya apa yang sudah diputuskan dari pimpinan pusat dan daerah tolong diindahkan oleh bawahan,” harap dia.

The Papua Provincial Government immediately proposed the issuance of the Employee Master Number (NIP) of 561 K2 honorary personnel to the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (Menpan RB).

The decision is as the result of a meeting of the Head of Papua's Regional Employment Agency (BKD) with the Regent, Secretary and Head of BKD district/city, Tuesday (Sept. 15, 2020) in Jayapura.

This meeting also followed up with the direction of Papua Deputy Governor Klemen Tinal, after meeting the Minister of Home Office, in Jakarta, September 4, 2020.

"A total of 561 K2 honorary have previously been declared qualified when enrolled in candidates for civil servants recruitment formation in 2013. However, it is unable to process the management of Employee Master Number, as a result of the application that is the place to process data by the Regional Employment Agency (BKN), closed". 

"So that in this meeting was agreed with the regent, secretary, head of BKD in Papua for us to immediately propose to the Minister of Papua through the Governor of Papua," explained BKD Papua Chief Nicolaus Wenda, after the meeting.

As for K2 honorary personnel who did not pass the registration of candidates for civil servants recruitment formation in 2013, said Nicolaus, it was agreed that BKD in Papua conduct the re-listing.

"It's included for general honorary (categories) who in this case don't get on the database," he said.

BKD in Papua, he continued, agreed to also compile a departmental analysis and Workload Analysis (ABK). Furthermore, all the data will be presented to the Governor with the copy of BKD Papua province, no later than the third week of October 2020.

"BKD Papua will count recapitulation the data as a whole, then invite bkd district /city to re-present the k2 honorary data, general honorary data and Anjab and ABK".

"BKD Papua then checks the truth, whether it is correct according to the proposal or not. After that it is continued to the leadership to be used as it should be," he concluded.

Chairman of DPW National Honorary Alliance of Papua Frits Awom, appreciated the meeting initiated by BKD Papua, to discuss the future of K2 honorees on the earth.

It is just that he reminded all BKD in Papua that the decision taken in the future, not out of minutes as the result of Deputy Governor Papua agreement with Menpan RB in Jakarta, September 4, 2020.

"It was decided there were 3 points in the meeting but the main one was the appointment of 20,000 honorary personnel to the Papua Province". 

"In the quota decision is specific to the province also get a quota of 3,000. It was delivered directly to Deputy Governor Papua. Well this section we hope is taken seriously. It means that what has been decided from the central and regional leaders please be heeded by subordinates," he hoped.