Dokumen Materi Teknis Muatan Pesisir Papua Siap Diintegrasikan Dengan RTRW Provinsi

JAYAPURA - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Djuniawal memastikan Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir Provinsi Papua, kini siap untuk diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi setempat.

Hal ini disepakati dalam Rapat Focus Group Discussion (FGD) Final Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau kecil (RZWP3-K) Provinsi Papua, Rabu (13/4/2022).

Bila terwujud, lanjut Iman, integrasi itu akan mendukung kemudahan berinvestasi serta pelestarian sumberdaya pesisir dan laut di Bumi Cenderawasih.

"Artinya dengan adanya RZWP3-K ini maka nantinya akan membuka peluang lapangan kerja. “Ini salah satu solusi lapangan pekerjaan untuk masyarakat wilayah Papua,” ujar Iman kepada pers, Kamis (14/4/2022).

Iman katakan, dunia usaha di Papua saat ini sangat mengharapkan dirampungkannya penetapan RZWP3K. Sebab kehadiran regulasi RZWP3K, sedikit banyak memberi kepastian terkait dengan perizinan pemanfaatan ruang laut.

"RZWP3K akan memberikan lima jaminan utama, yakni kesesuaian lokasi investasi, keberlanjutan lingkungan investasi, kegiatan investasi yang profitable, kepastian hukum atas lokasi investasi, dan perolehan izin lokasi kegiatan investasi".

"Dan ini akan banyak memberi keuntungan bagi daerah Papua dan masyarakatnya juga," tegasnya.

Diketahui, sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut serta implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pemerintah Provinsi Papua melalui Kelompok Kerja (POKJA) penyusun Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K Provinsi Papua telah melaksanakan FGD Final Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K Provinsi Papua, Rabu.

Pada kegiatan ini ditandai dengan penandatangan seluruh tim POKJA RZWP-3-K terhadap Dokumen Final Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir yang memuat diantaranya Rencana Struktur Ruang Laut, Rencana Pola Ruang Laut, Alur Migrasi Biota Laut dan Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Penandatanganan ini juga menandai bahwa dokumen tersebut dinyatakan sah untuk dimohonkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk selanjutnya diberikan Persetujuan Teknis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan ini antara lain dihadiri perwakilan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, POKJA RZWP3-K Provinsi Papua, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.

JAYAPURA - The Head of the Marine Affairs and Fisheries Department of Papua, Iman Djuniawal, confirmed that the Technical Material Document for coastal waters of Papua Province is now ready to be integrated with the local Provincial Spatial Plan (RTRW).

This was agreed at the Final Focus Group Discussion (FGD) Meeting on the Zoning Plan for Coastal areas and Small Islands (RZWP3-K) of Papua Province, Wednesday (13/4/2022).

If realized, continued Iman, the integration will support the ease of investment and preservation of coastal and marine resources on Cenderawasih Earth.

"This means that with this RZWP3-K, it will open up job opportunities." This is one of the job solutions for the people of the Papua region," Iman told the press on Thursday (14/4/2022).

Iman said, the business world in Papua currently expects the completion of the determination of RZWP3K. Because of the presence of RZWP3K regulation, more or less provides certainty related to the licensing of the use of marine space.

"RZWP3K will provide five main guarantees, namely the suitability of investment locations, sustainability of the investment environment, profitable investment activities, legal certainty over investment locations, and the acquisition of investment activity location permits".

"And this will benefit the Papua region and the people as well," he stressed.

As a follow-up to the mandate of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, Government Regulation No. 21 of 2021 concerning the Implementation of Marine Space Arrangement and implementation of The Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 28 of 2021 concerning the Implementation of Marine Space Arrangements, the Papua Provincial Government through the Working Group for the Preparation of Coastal Waters Technical Materials / RZWP-3-K of Papua Province has implemented the Final FGD of Coastal Water Technical Materials / RZWP-3-K of Papua Province,  Wednesday.

This activity was marked by the signing of the entire POKJA RZWP-3-K team to the Final Document of Coastal Water Cargo Technical Material containing the Marine Space Structure Plan, Marine Space Pattern Plan, Marine Biota Migration Flow and Sea Space Utilization Activity Conformity Regulation.

This signing also marks that the document is declared valid to be applied to the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, then given Technical Approval by the Minister of Marine Affairs and Fisheries.

This activity was attended by representatives of the General of Marine Spatial Management - Ministry of Marine Affairs and Fisheries, POKJA RZWP3-K of Papua Province, Head of the Papua Provincial Marine and Fisheries Department, Head of the Papua Provincial Regional Development Planning Agency, Head of the Papua Province Border and Foreign Cooperation Agency, Head of the Papua Provincial Forestry and Environment Service, representative of the Public Works Office, Spatial Planning,  Housing and Residential Areas of Papua Province. ***