Mote : Pembangunan Kelautan dan Perikanan Direncanakan Lewat Konsep Hulu ke Hilir

JAYAPURA - Staf Ahli Gubernur Papua, Donatus Mote mengharapkan pembangunan kelautan dan perikanan wajib direncanakan dan diimplementasikan lewat konsep pembangunan dari hulu ke hilir secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Hal demikian penting karena sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki efek ganda untuk pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

“Namun yang pasti pembangunanya pun harus sesuai dengan kebijakan Provinsi Baru masing-masing,” terang Mote di Jayapura, Pada Forum Koordinasi organisasi perangkat daerah guna membahas perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan pasca penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, Rabu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Djuniawal mengungkapkan, forum Koordinasi ini menjadi sarana sinkronisasi, konsolidasi dan koordinasi antar pihak terkait dalam merencakanan pembangunan kelautan dan perikanan pasca DOB.

“Masih jadi pertanyaan besar, akan apa, mau kemana dan jadi apa. Ini harus kita diskusikan karena kelautan dan perikanan adalah sektor unggulan Papua dan ini kita tadinya secara kolektif bersama namun harus dipisahkan karena kebijakan DOB,” jelas Iman.

Iman menambahkan beberapa kebijakan yang diambil terutama menyangkut penganggaran kegiatna di 2023 pun sudah memisahkan antara provinsi induk dan provinsi baru, sementara pihaknya sendiri memiliki 19 unit pelaksana teknis di wilayah provinsi baru itu.

“Bagaimana kita punya pelabuhan ikan yang ada di Pomako, itu kan jadi pertanyaan. Ini yang harus kita bicarakan untuk mendapat informasi dan lainnya. Mungkin strateginya nanti anggaran APBN dititipkan di provinsi induk untuk back-up UPT yang ada di tiga provinsi baru,” katanya. ***

JAYAPURA - Expert Staff of the Governor of Papua, Donatus Mote hopes that marine and fisheries development must be planned and implemented through the concept of development from upstream to downstream in an integrated and sustainable manner.

It is important because the marine and fisheries sector is one of the sectors that has a double effect on economic development in the Land of Papua.

"The development must also be in accordance with the policies of each new province," explained Mote in Jayapura. At the Coordination Forum for Regional Apparatus Organizations to discuss marine and fisheries development planning after the establishment of the New Autonomous Region (DOB) of Papua, Wednesday.

Meanwhile, the Head of the Papua Marine and Fisheries Service, Iman Djuniawal, revealed that this Coordination Forum is a means of synchronization, consolidation and coordination between related parties in planning marine and fisheries development after the DOB.

"It's still a big question, what it will be, where we are going and what it will become. We must discuss this because marine and fisheries are the leading sectors of Papua and we were collectively together but had to be separated because of the DOB policy," explained Iman.

Iman added that some of the policies taken, especially regarding the budgeting of activities in 2023, have also separated the main province and the new province, while his own party has 19 technical implementation units in the new province.

"How do we have a fish port in Pomako, that's a question. This is what we have to talk about to get information and stuff. Maybe the strategy is that the state budget will be deposited in the main province to back-up the existing technical implementation units in three new provinces," he said. ***