Kunjungan mendadak (Sidak) yang dilakukan Gubernur Provinsi Papua, Drs J.P Solossa, M.Si di Kantor Dinas Otonom Kota Raja, Kamis (28/4) mambuat pegawai yang ada dikantor tersebut kebingungan kalang kabut, hal itu juga disebabkan Kepala-Kepala Dinas yang tidak berada di tempat. Dari empat Dinas yang dikunjungi oleh Gubernur yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Parawisata, Bapedalda dan Dinas Kebudayaan, semua kepala intansinya tidak berada ditempat dan hanya kepala Kantor PMD (Pembangunan Masyarakat Desa) yang sedang berada di tempat. Bahkan dari beberapa ruang yang ada di Dinas-Dinas yang sempat dilihat langsung leh Gubernur, para pegawainya juga tidak berada di tempat hanya adanya beberapa orang saja. Melihat kondisi tersebut Gubernur sangat kecewa, sehingga memerintahkan kepala Dinas untuk melapor kepadanya. " Suruh kepala dinas mu melapor kepada saya," ujar Gubernur kepada KTU Dinas Pariwisata dengan nada kesal. Gubernur juga sangat menyayangkan kelakukan para pegawai yang berkantor di Dinas Otonom, dimana pada pada kerja mereka tidak berada di kantor. Sehingga membuat gubernur berang dan mengatakan kalau kondisi seperti ini masih terus berlangsung, maka hari Sabtu juga harus dibuat masuk kantor. " Sudah diberikan waktu kerja hanya lima hari seminggu, tetapi pegawai juga malas masuk, mungkin sudah perlu dilaksanakan hari Sabtu juga hari kerja," katanya. Gubernur juga perintahkan agar KTU menertipkan absensi para pegawai. " bagi pegawai yang nilai absensinya banyak akan dipertimbangkan dalam pengusulan naik pangkat," tegasnya. Bahkan dengan kondisi pegawai yang lebih banyak tidak masuk kantor dari pada yang masuk di Dinas Otonom, menilai bahwa para pimpinan instansi tidak melakukan pegawasan terhadap anak buahnya, sehingga untuk mengatasi hal seperti itu terus berlanjut maka menjadi pemikiran bagi gubernur untuk menempatkan salah satu asisten untuk berkantor di Dinas Otonom. Namun yang menjadi alasan bagi para pegawai untuk meninggalkan kantor pada jam-jam kerja adalah akibat tidak adanya kantin di Kantor pemerintah tersebut, selain itu banyak wc yg tidak berfungsi atau rusak Tetapi menurut Gubernur hal itu tidak menjadi alasan, kalau memang WC yang rusak itu dapat diperbaki dan kalau kantin yang tidak ada, itu menjadi perhatian untuk dapat menerima salah satu pengusaha kantin untuk dibuka di lokasi perkantoran tersebut.