Gubernur Ridwan Beri Kepastian TPP Segera Dibayarkan

JAYAPURA - Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun memberi kepastian membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah provinsi tahun anggaran 2023. 

Kendati demikian, penyerahan TPP mesti diusulkan dahulu ke Dewan Perwakilan Daerah Papua (DPRP) pada sidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023. 

"Setelah disetujui baru kita bayarkan TPP," terang Gubernur Ridwan di Jayapura, pada apel Senin (5/6/2023) pagi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

Ia menjelaskan, pembayaran TPP yang semula dibayarkan sesuai pada waktunya, mesti terhambat karena minimnya anggaran Pemprov Papua pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. 

Papua yang dahulu mengelola Rp8 triliun, kini hanya tersisa Rp2,3 triliun di 2023, karena anggaran induk yang kini terbagi menjadi empat. Sementara dari 17.000 pegawai, yang baru pindah sekitar 5.000 lebih. 

Kendati demikian, Ridwan memastikan TPP yang dibayarkan tahun ini, tak sebesar nilai yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya.

"Makanya saya mendorong Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua untuk bisa menggenjot penerimaan daerah, agar nilai TPP ASN Pemprov Papua dapat disalurkan sama seperti semula."

"Sebab pemberian TPP ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASN, tapi sudah tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas kinerja ASN dan pelayanan kepada masyarakat," tandas dia. ***

JAYAPURA - The Daily Executive of Papua Governor Muhammad Ridwan Rumasukun gave certainty to pay the Additional Employee Income (TPP) of the State Civil Apparatus (ASN) of the provincial government for the 2023 fiscal year.

However, the submission of Additional Employee Income must be proposed to the Papua Regional Representative Council (DPRP) at the 2023 Revised Regional Budget session.

"After approval, we will pay the Additional Employee Income," explained Governor Ridwan in Jayapura, on Monday (5/6/2023) morning, at the Governor's Office, Jayapura.

He explained that TPP payments, which were originally paid on time, must be hampered due to the lack of budget for the Papua Provincial Government after the expansion of the New Autonomous Region (DOB) in Papua.

Papua, which used to manage IDR 8 trillion, now only has IDR 2.3 trillion left in 2023, because the main budget is now divided into four.  While there are 17,000 employees, the new ones move around 5,000 more. 

However, Ridwan assures that the TPP paid this year is not as much as the value received in previous years.

"That's why I encourage the Regional Management and Revenue Agency (Bappenda) of Papua Province to boost regional revenues so the TPP value of the Papua Provincial Government ASN can be distributed the same as before."

"Because this TPP grant aims to improve the welfare of civil servants, but of course, it must be followed by improving the quality of civil servants' performance and service to the community," he said. ***