Plh Gubernur : Data Mahasiswa Penerima Beasiswa Luar Negeri Sudah Diantar ke Kemendari

JAYAPURA – Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun memastikan data mahasiswa penerima beasiswa luar negeri asal Bumi Cenderawasih, telah diantar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (10/7/2023) kemarin.

Data tersebut diantar oleh Pemprov Papua melalui instansi terkait, salah satu orang tua penerima beasiswa serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“Kemarin tim mereka berangkat ke Jakarta dan di hari ini diserahkan (ke Kemendagri) yang diikuti oleh salah satu orang tua, DPRP dan Pemprov Papua.” 

“Jadi tugas Pemprov Papua sudah selesai,” terang Plh Gubernur Ridwan Rumasukun, Selasa (11/7/2023) di Jayapura.

Selanjutnya, tambah Ridwan, persoalan beasiswa tersebut kini diambil alih Pemerintah Pusat lewat Kementerian Dalam Negeri. 

“Kemendari (kini) langsung mengambil jalan untuk menyelesaikan. Kalau harus diambil dari uangnya (untuk membayar beasiswa Otsus itu) dari kabupaten dan kota, ya itu kebijakan (pemerintah) pusat,” tegas ia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyatakan permasalahan beasiswa mahasiswa Papua kini resmi diambil alih pemerintah pusat. 

Keputusan tersebut diambil setelah Wamendagri didampingi Plh Gubernur Papua dan perwakilan orang tua mahasiswa bertemu di Jayapura. Pertemuan berlangsung di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua, Selasa (4/7/2023), 

"Pertemuan hari ini merupakan solusi terakhir dari perjuangan orang tua mahasiswa. Dimana hasilnya Pemerintah pusat akan take over masalah ini, tinggal Pemerintah Provinsi Papua memberikan data sesuai yang diminta oleh Kementerian Keuangan," kata Wamendagri Wetipo, usai pertemuan tersebut.

Wamendagri juga menyampaikan, data mahasiswa sebanyak 3.171 orang tersebut harus segera diserahkan, sehingga pembayaran utang atau tunggakan beasiswa (Siswa Unggul Papua) tahun 2022, dapat segera dilakukan oleh kementerian keuangan.

"Kalau dari surat Kementerian Keuangan itu, salah satu alternatif penyelesaian pembayaran tunggakan beasiswa adalah melalui intercept pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Tapi ada permintaan dari Plh Gubernur agar penyelesaian pembayaran melalui pemotongan dana Otsus. Mekanisme itu nanti akan disampaikan lagi ke Kementerian Keuangan," tandas dia. ***

JAYAPURA – The Daily Executive of Papua Governor Muhammad Ridwan Rumasukun confirmed that data on students receiving foreign scholarships from Papua had been sent to the Ministry of Home Affairs, Monday (10/7/2023) yesterday.

The data was delivered by the Papua Provincial Government through related agencies, one of the parents of the scholarship recipient and a Member of the Papuan People's Representative Council (DPRP).

"Yesterday, their team left for Jakarta and today it was handed over (to the Ministry of Home Affairs) which was followed by one of the parents, the DPRP and the Papua Provincial Government."

"So the task of the Papua Provincial Government has been completed," explained Acting Governor Ridwan Rumasukun to the press, Tuesday (11/7/2023) in Jayapura.

Furthermore, added Ridwan, the scholarship issue is now taken over by the Central Government through the Ministry of Home Affairs.

"The Ministry of Home Affairs (now) immediately took the steps to complete it. The funds to pay for the special autonomy scholarship are taken from districts and cities, it is the policy of the Central Government," he said.

Previously, Deputy Minister of Home Affairs, John Wempi Wetipo stated that the issue of Papuan student scholarships was now officially taken over by the Central Government.

The decision was taken after the Vice Minister of Home Affairs accompanied by the Acting Governor of Papua and representatives of student parents met in Jayapura. The meeting took place at the Hall of the Human Resources Development Agency (BPSDM) Papua, Tuesday (4/7/2023),

"Today's meeting is the final solution to the struggle of parents of students. The result is that the Central Government will take over this problem, the Papua Provincial Government should provide data as requested by the Ministry of Finance," said Deputy Minister of Home Affairs Wetipo, after the meeting.

The Deputy Minister of Home Affairs also said that the data of 3,171 students must be submitted immediately, so that debt payments or arrears of scholarships (Papuan Superior Students) in 2022, can be immediately carried out by the Ministry of Finance.

"From the Ministry of Finance letter, one alternative to settling scholarship arrears is through intercept cuts to the General Allocation Fund (DAU). But there was a request from the Acting Governor for the settlement of payments through cuts in special autonomy funds. The mechanism will later be submitted again to the Ministry of Finance," he said. ***