KPK Sebut Sejumlah Perusahaan di Papua Menunggak Pajak

JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sejumlah perusahaan di Bumi Cenderawasih menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sementara dua perusahaan diantaranya menunggak sekitar Rp1 miliar lebih. 

Hal demikian terungkap dalam pertemuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi bersama jajaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Papua, Jumat (17/5/2024). 

“Ada perusahaan di Papua belum membayar kewajiban PKB. Tidak koperatif sehingga kami perlu melakukan pendampingan, supaya jangan ada pembiaran dari pemerintah dan dari sisi perusahaan harus patuh dan membayar pajak,” terang Kasatgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria.

Patria memastikan, upaya menemui Bappenda untuk melakukan pendampingan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. 

Dengan harapan, jangan sampai ada kerugian negara, sebab nantinya akan berurusan pidana. 

“Intinya perusahaan harus mendukung pembangunan Papua dengan taat membayar pajak, karena kondisi fiskal Papua sangat terbatas saat ini,” ungkap dia.

Kepala Samsat Jayapura, Dian Anggraini mengatakan masih ada beberapa perusahaan lain yang menunggak PKB, selain dua perusahaan tersebut. 

“Sehingga tadi kami paparkan data dua perusahaan ini ke KPK karena nilainya paling besar dan kami kesulitan melakukan penagihan,” ujarnya. ***

JAYAPURA - The Corruption Eradication Commission (KPK) said some companies in Papua were in arrears with motor vehicle tax (PKB).

Meanwhile, two of them are in arrears of around IDR 1 billion.

This was revealed in a meeting between the Corruption Eradication Commission and the ranks of the Papua Regional Revenue Management Agency, on Friday (17/5/2024).

"There are companies in Papua that have not paid PKB obligations. It is not cooperative so we need to assist so that there is no neglect from the government and the company side, we must obey and pay taxes," explained the Head of Supervision Coordination for Region V of the Corruption Eradication Commission, Dian Patria.

Patria ensured efforts to meet Bappenda to assist in optimizing regional revenue.

With the hope that there will be no loss to the state because it will deal with crime.

"The point is that companies must support Papua's development by obediently paying taxes because Papua's fiscal conditions are very limited at this time," he said.

Head of Samsat Jayapura, Dian Anggraini said not only two companies, there are some companies in arrears with PKB.

"So we presented the data of these two companies to the Corruption Eradication Commission because the value is the largest and we have difficulty billing," he said. ***