Pemerintah Provinsi Papua Siap Berkolaborasi Laksanakan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Komjen Pol Drs. H. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., memimpin rapat koordinasi (rakor) mengenai langkah konkret pengendalian inflasi tahun 2024, senin (30/12/2024). Dalam rapat tersebut, berbagai strategi dirumuskan untuk memastikan stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.

BAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Komjen Pol Drs. H. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., memimpin rapat koordinasi (rakor) mengenai langkah konkret pengendalian inflasi tahun 2024, senin (30/12/2024). Dalam rapat tersebut, berbagai strategi dirumuskan untuk memastikan stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam rapat yang digelar, Tomsi Tohir menegaskan perlunya kerjasama antar pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam memberikan perhatian pada pasokan daging sapi untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku (pmk) pada ternak sapi untuk menjaga  ketahanan pangan. Seperti yang diungkap Tomsi Tohir  dengan menyebutkan history  pada  tahun 2022 kita pernah mengalami hal serupa yang berdampak pada pasokan daging dan pendapatan peternak.

Tomsi Tohir juga menekankan perlunya antisipasi kenaikan harga minyak goreng “minyak kita“ dan komoditas yang cenderung melampaui harga eceran tertinggi (het) serta melakukan mitigasi risiko terhadap potensi kerugian petani akibat perubahan cuaca ekstrem pada rencana panen pada awal tahun 2025. ”Pemerintah daerah agar evaluasi tahun 2024 tentang pasokan, kebutuhan, neraca, distribusi sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2025, memantau secara rutin data bmkg tentang curah hujan pada bulan desember hingga januari untuk antisipatif saat panen, melakukan optimasi lahan rawa, pencetakan sawah serta memantau kondisi pasokan dan harga pangan pasca nataru," tutupnya.

Sejalan dengan Tomsi Tohir, Sekretaris Daerah Papua Yohanes Walilo yang hadir pada rapat koordinasi pengendalian inflasi menyampaikan bahwa penanganan inflasi di daerah perlu dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi antar SKPD dan mitra pemerintah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua dengan melakukan operasi pasar, gerakan pasar murah serta usaha kongkrit pengendalian inflasi di daerah. “Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi  Papua siap melaksanakan hal-hal yang di sampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (kemendagri)” tutupnya.

Mengakhiri rapat koordinasi Yohanes Walilo juga menyampaikan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh peserta rapat koordinasi inflasi dengan mengingatkan agar tetap menjalin komunikasi dan menjaga kekompakan untuk kemajuan Tanah Papua. ***