Pemprov Dorong Pelaku Usaha OAP Daftarkan NIB

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat mendorong pelaku usaha khususnya OAP untuk mendaftarkan nomor izin berusaha (NIB).

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, Hartati Sofia Iwanggin mengatakan, ada 252 industri kecil dan menengah sudah mendaftarkan NIB.

“252 IKM itu tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Papua,” kata Iwanggin.

Adapun paling banyak di Kabupaten Jayapura. Mereka perlu didaftarkan NIB, karena itu salah satu persyaratan untuk mendapat modal usaha dari dana kampung.

“Masih banyak pelaku usaha kita yang belum mendaftar di SIINas,” kata Hartati.

Adapun kendalanya yaitu lantaran belum tahu caran mendaftar, untuk itu pihaknya akan mendatangi para pelaku usaha untuk mendata jenis usaha yang dilakukan.

“Kita harus mendorong dan membina mereka. Perlunya kegiatan pembinaan dan  penjangkauan untuk mengakomodir mereka agar bisa didaftarkan usahanya ke SIINas,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau pelaku usaha jika sudah memiliki usaha maka melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua agar dibantu proses pendaftarannya.

“Jika kami belum bisa jangkau maka mereka harus melaporkan supaya kami bisa bantum,” tutupnya. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government, through its Department of Trade and Industry, is encouraging business actors, especially indigenous Papuans (OAP), to register for a Business Identification Number (NIB).

Acting Head of the Papua Provincial Department of Trade and Industry, Hartati Sofia Iwanggin, stated that 252 small and medium industries have already registered for NIB.

"These 252 SMEs are spread across nine regencies and cities in Papua Province," said Iwanggin.

The majority are located in Jayapura Regency. She emphasized that obtaining a Business Identification Number is essential, as a requirement to receive business capital from village funds.

“Many of our entrepreneurs have not yet registered with SIINas (National Industrial Information System),” said Hartati.

The main obstacle, she explained, is a lack of knowledge about the registration process. Therefore, her office will proactively visit business actors to collect data on the types of businesses they operate.

“We must support and guide them. There is a need for outreach and capacity-building activities to help them register their businesses with SIINas,” she added.

She urged entrepreneurs who already have businesses to coordinate with the Papua Provincial Department of Trade and Industry to receive assistance in the registration process.

“If we haven’t been able to reach them, they should report themselves so we can assist them,” she concluded. ***