Provinsi Papua Luncurkan SP2D Online, Pj Gubernur Agus Fatoni: Bentuk Komitmen Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Efisien dan Transparan

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua secara resmi meluncurkan aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni di Swissbell Hotel, Jayapura, Papua, Kamis (17/07/2025).

Fatoni mengatakan peluncuran SP2D online ini merupakan komitmen nyata guna mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan.

“Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang bersejarah, ini momentum yang sangat baik sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ucap Fatoni.

Peluncuran ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan ASBANDA, serta Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dan seluruh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia.

Provinsi Papua menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang berhasil mengimplementasikan SP2D Online. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan dukungan teknis dari Bank Papua.

Melalui SP2D Online, diharapkan bisa mencitapkan praktik penyelenggaraan negara bebas korupsi. Terdapat sejumlah manfaat dari penerapan SP2D online, di antaranya mempercepat proses pencairan anggaran secara digital dan real time.

Kemudian, meminimalisir kesalahan administrasi dan keterlambatan pembayaran dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Terakhir, mendukung pengambilan kebijakan berbasis data aktual sekaligus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi keuangan.

Tak kalah penting, sistem ini dapat diakses oleh kementerian/lembaga pusat seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik serta akuntabilitas vertikal.

“Saya berharap Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Papua ini nanti bisa melaksanakan juga kegiatan semacam ini dan bisa mengimplementasikan SP2D online ini lebih cepat dari yang kita harapkan,” ucap Fatoni.

“Saya minta kepada Bank Papua untuk terus mendorong ini dan mudah-mudahan ini akan diikuti oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten dan Kota yang ada di Tanah Papua. Kita bisa menjadi contoh, kita bisa juga melakukan yang terbaik untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan rujukan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah lain,” sambungnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua, Kepala OPD se-Provinsi Papua, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan Kepala Perwakilan BPKP. ***

JAYAPURA – The Government of Papua Province has officially introduced the Online Fund Disbursement Order (SP2D Online) application as part of the region's digital transformation in financial management. The launch was officiated by the Acting Governor of Papua, Agus Fatoni, at Swissbell Hotel, Jayapura, Papua, on Thursday (July 17, 2025).

Fatoni stated that the launch of the SP2D Online system demonstrates a tangible commitment to establishing efficient and transparent financial governance.

“Today’s event is a historic milestone, a significant momentum, and a reflection of our shared dedication to achieving financial governance that is more effective, efficient, transparent, and accountable,” said Fatoni.

This launch is a follow-up to the Memorandum of Understanding between the Secretary General of the Ministry of Home Affairs and ASBANDA, as well as the Cooperation Agreement between the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs and all Managing Directors of Regional Development Banks across Indonesia.

Papua Province is among the first regions in Indonesia to implement the SP2D Online system successfully. This achievement results from hard work and collaboration across all sectors within the Papua Provincial Government, with technical support from Bank Papua.

Through SP2D Online, it is hoped that the system will promote governance practices that are free from corruption. The benefits of implementing SP2D Online include:

• Accelerating the digital and real-time disbursement of funds.

• Reducing administrative errors and payment delays.

• Enhancing transparency and accountability at every stage of financial management.

• Supporting data-driven decision-making and strengthening financial monitoring and evaluation systems.

Importantly, the system is accessible to central ministries and agencies such as the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance, as part of promoting public information transparency and vertical accountability.

“I hope the regencies and cities in Papua Province will also adopt this system quickly,” Fatoni said.

“I urge Bank Papua to continue promoting this initiative, and I hope all provinces and districts/cities in Papua will follow suit. We can serve as an example and do our best to be a model of governance for other regions,” he continued.

The event was attended by the Secretary General of the Ministry of Home Affairs, officials from the Papua Provincial Government, Heads of Regional Apparatus Organizations in Papua, the Head of the Audit Board of the Republic of Indonesia Representative in Papua, the Head of Finance and Development Supervisory Agency Representative, and the Head of Bank Indonesia Representative. ***