JAYAPURA – Gubernur Papua Matius Fakhiri menargetkan seluruh organisasi perangkat daerah mencapai kinerja 90 persen pada November 2026. Target tersebut disampaikan setelah Fakhiri melantik 16 pejabat eselon II dan III secara definitif di Gedung Negara, Selasa (1/9/2026).

Fakhiri meminta pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka juga diminta menghasilkan inovasi untuk membantu pemerintah mencapai target pembangunan Papua.

“Kami berharap dengan mereka sudah dilantik secara definitif, tanggung jawabnya harus lebih bagus,” kata Fakhiri.

Menurut Fakhiri, para pejabat tersebut memiliki waktu untuk menyelesaikan program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran 2026. Ia meminta setiap OPD mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang menjadi kewenangannya.

“Saya tadi sudah minta bahwa di November saya berharap semua OPD itu sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada pada OPD-nya. Saya berharap sudah sampai 90 persen,” ujarnya.

Dalam pelantikan tersebut, Fakhiri mengukuhkan 14 pejabat pimpinan tinggi pratama dan dua pejabat administrator. Mereka ditempatkan pada sejumlah perangkat daerah dan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Pejabat yang dilantik antara lain Yimin Weya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya; Osea Murib sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus; serta El Christian Sohilait sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Selanjutnya, Linda Stelda Onibala sebagai Kepala Biro Organisasi, Jimi S. Wanimbo sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Triwarno Purnomo sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan, dan Elpius Hugi sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Jabatan lainnya diisi Robert Lucas Nadapawi sebagai Kepala BPBD, Origenes Kambuaya sebagai Kepala Satpol PP, Jeri Agus Yudianto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Marten Mediana sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Kemudian Yosefince Brandame Wandosa dilantik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rita Tokoro sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat, Ehud Ganfal Bless sebagai Sekretaris BPKAD, Herdinus Asso sebagai Kepala Bidang Bina Adat, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, serta Hamsa L. sebagai Kepala Bagian Administrasi Pimpinan.

Fakhiri mengatakan penataan pemerintahan Papua saat ini telah mencapai sekitar 75 persen. Sejumlah proses pengisian jabatan masih diselesaikan sesuai mekanisme pemerintah daerah dan Badan Kepegawaian Negara.

“Sehingga ini kami lantik semua sudah definitif. Ada beberapa yang saya berharap di September besok ini juga sudah bisa kita tuntaskan,” katanya.

Setelah penataan jabatan eselon II dan III selesai, Fakhiri mengatakan pemerintah akan melanjutkan penataan jabatan eselon III dan IV. Pemerintah kemudian menargetkan penerapan sistem manajemen talenta pada tahun berikutnya.

“Sehingga ke depan tidak ada lagi masalah ganti pimpinan, suka-suka menempatkan para pejabat. Ini saya berharap di kepemimpinan saya, ini bisa saya rapihkan,” ujarnya.

Fakhiri berpesan agar seluruh pejabat yang dilantik berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia meminta mereka menjalankan amanah sesuai tanggung jawab dan menghasilkan inovasi untuk mendukung visi Papua CERAH.

“Betul-betul melayani rakyat, bukan melayani pimpinan tapi melayani rakyat,” tegasnya. ***