Layanan Digital Pertanahan Diperluas hingga Pelosok Papua

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemanfaatan layanan digital untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan pertanahan. Layanan tersebut diharapkan menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun akses ke kantor pertanahan.

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menyampaikan hal itu setelah memimpin Upacara Peringatan 66 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria di Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Kamis (24/9/2026).

Fakhiri mengatakan pemanfaatan teknologi dapat memangkas kebutuhan masyarakat datang langsung ke kantor pertanahan. Salah satu layanan yang disebutnya dapat memberikan kemudahan adalah pengecekan tanah.

“Saya pernah lihat program itu, ada program untuk kita cek tanah,” kata Fakhiri. “Ini sangat bagus untuk masyarakat yang mungkin tidak punya waktu ke kantor-kantor pertanahan.”

Menurut Fakhiri, layanan pertanahan perlu diarahkan agar mudah, cepat, dan terjangkau. Kemudahan tersebut juga diharapkan dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah pelosok Papua.

“Kami berharap itu memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan murah,” ujarnya. “Yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di pelosok.”

Selain layanan berbasis teknologi, Fakhiri meminta petugas BPN tetap turun langsung ke lapangan. Kehadiran petugas diperlukan agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat sesuai kondisi wilayah Papua.

Fakhiri juga meminta tata kelola pertanahan memperhatikan keberadaan tanah adat. Menurutnya, ketentuan yang mengakomodasi tanah adat di Papua perlu diterapkan dalam pelayanan pertanahan.

“Di Papua sudah ada undang-undang itu untuk mengakomodir tanah-tanah adat,” katanya. “Ini harus betul-betul dilakukan karena itulah harapan sebenarnya daripada nyawa Undang-Undang Otonomi Khusus itu.”

Ia berharap layanan pertanahan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sertifikat tanah dinilai menjadi salah satu instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap kepemilikan masyarakat.

Fakhiri juga menyebut layanan sertifikasi kepemilikan tanah di wilayah laut sebagai salah satu inovasi yang perlu dikembangkan. Pemerintah Provinsi Papua berharap berbagai inovasi layanan pertanahan dapat terus diperluas sesuai kebutuhan masyarakat. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government is promoting the use of digital services to make land administration more accessible to the public, particularly people with limited time to visit land offices or difficulty accessing them.

Papua Governor Matius Fakhiri made the remarks after leading a ceremony marking the 66th anniversary of the Basic Agrarian Law at the Papua Regional Office of the National Land Agency on Thursday, September 24, 2026.

Fakhiri said technology could reduce the need for people to visit land offices in person. One service he highlighted allows users to check land information.

“I have seen the program. There is a program that allows us to check land information,” Fakhiri said. “This is very helpful for people who may not have time to visit land offices.”

According to Fakhiri, land administration services should be accessible, fast and affordable. These benefits should also extend to communities in remote areas of Papua.

“We hope this will make services easier to access, faster and more affordable,” he said. “These services should be accessible to everyone, including people in remote areas.”

Alongside the use of digital services, Fakhiri called on personnel of Papua Regional Office of the National Land Agency to continue conducting field visits. Their presence is necessary to ensure that services reach communities in ways that accommodate Papua’s geographical conditions.

Fakhiri also urged land administration authorities to recognize customary land rights. He said legal provisions concerning customary land in Papua must be implemented when providing land administration services.

“Papua already has legislation that accommodates customary land,” he said. “This must be properly implemented because it reflects the very spirit of the Special Autonomy Law.”

He expressed hope that land administration services would provide legal certainty for communities. Land certificates, he said, are one way to protect people’s ownership rights.

Fakhiri also highlighted certification of land ownership in marine areas as an innovation that should be developed further. The Papua Provincial Government hopes that innovations in land administration will continue to expand in line with community needs. ***