Pengawasan Dana Desa Diminta Diperkuat Sejak Tahap Perencanaan

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengawasan pengelolaan Dana Desa dilakukan sejak tahap perencanaan. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar penggunaan anggaran kampung dapat berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Asisten I Sekda Papua, Yohanes Walilo, menyampaikan hal tersebut dalam workshop evaluasi pengelolaan keuangan desa di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa, 6 Oktober 2026.

Walilo mengatakan pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan ketika program selesai atau memasuki pemeriksaan akhir. Pemerintah kabupaten, pendamping, dan pengawas perlu membangun sinergi sejak program kampung mulai direncanakan.

“Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika program telah selesai atau memasuki tahap pemeriksaan akhir,” kata Walilo.

Menurutnya, perencanaan yang baik menjadi bagian penting dalam memastikan Dana Desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Walilo mengatakan Dana Desa merupakan bentuk kehadiran negara hingga wilayah pesisir, pedalaman, dan pegunungan Papua. Karena itu, pengelolaannya perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial setiap kampung.

Ia meminta program pembangunan kampung dirancang dengan pola yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan juga dapat melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat.

“Setiap rupiah Dana Desa tidak berhenti pada penyerapan secara administratif,” ujarnya. 

“Dana tersebut harus benar-benar hadir dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” ujarnya lagi.

Walilo menilai penguatan tata kelola diperlukan agar penggunaan Dana Desa tidak hanya dilihat dari sisi administrasi dan penyerapan anggaran. Manfaat program bagi masyarakat kampung juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.

Pengelolaan Dana Desa diarahkan mendukung pembangunan Papua melalui kerangka Papua CERAH. Pemerintah Provinsi Papua berharap sinergi pemerintah kabupaten, pendamping, dan pengawas dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan kampung. ***

The Papua Provincial Government is calling for oversight of Village Fund management to begin at the planning stage to ensure transparency, accountability, and tangible benefits for local communities.

JAYAPURA – The Papua Provincial Government is calling for oversight of Village Fund management to begin at the planning stage to ensure transparency, accountability, and tangible benefits for local communities.

Yohanes Walilo, Assistant I to the Papua Regional Secretary, made the remarks during a workshop on the evaluation of village financial management at Sasana Krida Hall in the Papua Governor’s Office in Jayapura on Tuesday, October 6, 2026.

Walilo said oversight should begin well before programs are completed or reach the final audit stage. Regency governments, village facilitators, and oversight personnel need to coordinate their efforts from the outset of village program planning.

“Oversight should not take place only after programs have been completed or reached the final audit stage,” Walilo said.

He said sound planning was essential to ensuring that Village Funds were used in line with community needs. Budgets must also be managed effectively, with spending directed toward the intended beneficiaries.

Walilo said Village Funds reflected the state’s presence across Papua’s coastal, interior, and mountainous areas. Their management must therefore consider the geographical and social conditions of each village.

He called for village development programs to be designed to deliver direct benefits to communities. Program activities could also provide employment opportunities for residents.

“Every rupiah of Village Funds must go beyond merely being recorded as spent for administrative purposes,” he said.

“These funds must translate into tangible benefits for the people of Papua,” he added.

Walilo said stronger governance was needed to ensure that evaluations of Village Fund use went beyond administrative compliance and budget absorption. Assessments must also consider the benefits that programs deliver to village communities.

Village Fund management is intended to support Papua’s development under the Papua CERAH framework. The Papua Provincial Government hopes that closer coordination among regency governments, village facilitators, and oversight personnel will improve the quality of village financial governance. ***