Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Pemerintah Provinsi Papua resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp165,95 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan budaya di Papua untuk terus memperkuat sinergi antarpaguyuban. Hal itu disampaikan saat membuka Festival Budaya Maluku di Lapangan Trisila, Entrop, Kota Jayapura, Sabtu (10/5/2025).
Pemerintah Provinsi Papua terus melakukan pendataan terhadap jumlah rumah warga yang terdampak banjir di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Banjir terjadi pada awal Mei lalu dan mengakibatkan kerusakan pada pemukiman di sejumlah kampung sepanjang Sungai Mamberamo.
Pemerintah Provinsi Papua kembali melanjutkan distribusi bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Kabupaten Mamberamo Raya. Kali ini, bantuan disalurkan ke Kampung Bagusa, yang menjadi kampung kedua penerima dalam rangkaian distribusi logistik Pemprov Papua saat menyusuri sungai Mamberamo. (9/5)
Penjabat Gubernur Papua RamsesLimbong melakukan kunjungan langsung ke Kampung Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, guna menyerahkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir yang melanda wilayah tersebut. Kehadiran langsung Pj. Gubernur menunjukkan kepedulian Pemerintah Provinsi Papua terhadap situasi bencana alam yang terjadi. (10/5)
Pemerintah Provinsi Papua menggelar asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dengan fokus optimalisasi pendapatan asli daerah.
Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan bantuan logistik kepada warga Kampung Teba sebagai bagian dari rangkaian distribusi bantuan menuju Kabupaten Mamberamo Raya. Kampung Teba menjadi titik pertama pendistribusian bantuan logistik di wilayah tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan seluruh persyaratan penyaluran dana otonomi khusus (otsus) tahap pertama tahun 2025 telah rampung. Saat ini, pemerintah daerah tengah menanti realisasi dari pemerintah pusat, seiring proses koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Keuangan.