Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, secara resmi mengukuhkan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Kota Jayapura, Senin (20/4/2026).
Pemerintah Provinsi Papua menjajaki peluang kerja sama dengan delegasi Belanda yang melakukan misi penjajakan bisnis dan kemitraan di Papua. Yang dibahas mulai dari potensi alam Papua hingga kerja sama pendidikan.
Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Papua diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya operasional nelayan sekaligus menjaga kualitas hasil tangkapan.
Pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas generasi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Papua. Program tersebut digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pemerintah Provinsi Papua memperoleh alokasi 200 kuota pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2026. Program ini menjadi peluang bagi daerah setelah sebelumnya belum masuk dalam pelaksanaan nasional pada 2025.
Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan penurunan stunting dengan menekankan peran keluarga sebagai titik awal intervensi. Upaya ini menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di daerah.
Pemerintah Provinsi Papua memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tahun 2026 di Jayapura, Selasa (14/4/2026).
Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus memperkuat upaya pencegahan kejahatan siber dengan mendorong literasi digital di tengah masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap berbagai ancaman di ruang digital.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan diskon pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).