Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Sekitar 22 Aparat Sipil Negara (ASN) akan memperebutkan 4 jabatan Kepala Dinas tingkat provinsi yang hingga saat ini masih lowong. Empat jabatan itu, yakni Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Humas dan Protokol Setda Papua serta Badan Ketahanan Pangan dan Koordinas Penyuluh. “Kita mengikuti aturan pemerintah pusat yang menghendaki jabatan Eselon II dilelang secara terbuka kepada seluruh ASN. Bahkan soal seleksi jabatan ini telah diumumkan secara ter
Pasca libur Lebaran selama satu minggu penuh, sekitar 15 persen dari 7.000 ribu-an Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, dilaporkan tak berkantor. Hal tersebut terungkap dalam Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (11/7), yang dipimpin Sekda Papua Hery Dosinaen. “PNS yang hadir pada hari pertama kerja baru mencapai 85 persen. Sisanya belum hadir di hari pertama berkantor,” kata Hery. Meski begitu, Hery mengapresiasi
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura mengklaim pelayanan selama libur hari raya Idul Fitri, berjalan dengan baik. Selama Lebaran, perawat yang beragama kristen akan disiagakan di rumah sakit sesuai dengan pembagian shift yang telah ditentukan. ”Kalau untuk dokter spesialis memang ada sejumlah dokter spesialis yang cuti dan keluar daerah, tetapi ada dokter yang posisi stanby jika sewaktu-waktu dibutuhkan”. “Intinya pelayanan di rumah sakit tetap aman karena kit
Pemerintah Provinsi berharap Bupati/Walikota di Papua dapat memperhatikan kesejahteraan pegawai yang diantaranya melalui peningkatan insentif, tunjangan kinerja daerah maupun uang makan. Hal demikian diutaraka Sekda Papua Hery Dosinaen, Senin (11/7), saat memimpin Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. “Pemerintah Provinsi Papua bahkan menyurat kepada bupati/walikota agar kesejahteraan pegawai di daerah bisa benar-benar ditingkatkan,” terangnya. Hery mengatakan
Pemerintah Provinsi resmi melanjutkan surat edaran Menteri  Ketenagakerjaan RI Nomor : 1/MEM/VI/2016 tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada Bupati dan Wali Kota. Surat edaran ini, merupakan jaminan bagi pekerja atau buruh untuk menerima tunjangan guna memenuhi kebutuhan dalam merayakan hari raya keagamaan. “Sehingga dengan adanya surat ini, memberi jaminan bagi pekerja atau buruh bahwa pengusaha wajib melaksanakannya,” jelas Sekda Papua Hery Dosinaen
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua pada 2017 mendatang, berencana membangun gedung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memaksimalkan implementasi UU 14 2008 tentang Keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dikatakan Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Papua Soleyan Murib Tabuni saat diwawancarai wartawan, Rabu (22/6) di ruang kerjanya, usai melakukan pertemuan bersama Komisioner Komisi Informasi Papua. “Tahun depan kami akan bangun satu gedung PPID. Kami sudah siapk
Guna memaksimalkan pengawasan bagi perusahaan dalam penyaluran maupun pembayaran THR bagi karyawan, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta segera membentuk pos komando (posko) yang melayani seluruh informasi maupun pengaduan terhadap pembayaran THR. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua Yan Piet Rawar mengatakan hal itu di Jayapura, Rabu (22/6). “Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan mengimbau pemerintah kabupaten/kota se Papua untuk m
Guna meningkatkan disiplin pegawai agar masuk kantor tepat waktu dan berkinerja maksimal, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Papua Noak Kapisah menerapkan aturan baru bagi seluruh pegawai.  Aturan baru ini tertuang dalam pakta integritas disiplin kerja yang ditandatangani seluruh pegawai, Rabu (22/6) di Halaman Kantor BPLH Papua. Kepala BPLH Noak Kapisa mengatakan penandatangan pakta integritas tersebut merupakan tindaklanjut dari rekomendasi Inspektur Provinsi Pap
Sekda Papua Hery Dosinaen minta belanja barang dan jasa tak menumpuk di akhir tahun, karena dapat berpengaruh pada penyerapan anggaran 2016. “Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi khususnya belanja barang dan jasa pemerintah 2015, umumnya bertumpuk di akhir tahun anggaran. Kondisi ini berdampak kepada perlambatan perekonomian Papua”. “Karena itu, prosedur pengadaan barang dan jasa tahun ini mesti lebih dipercepat. Supaya penyerapan anggaran lebih baik di tahun ini,” teran
Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Kabupaten di Papua untuk segera membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan keberadaan ULP sangat penting untuk menunjang proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Sayangnya sampai saat ini belum seluruh kabupaten membentuk unit organisasi pemerintah tersebut. “Makanya pada kesempatan ini saya menghimbau Pemkab agar membentuk ULP di wilayahnya. Sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua masih memiliki pekerja rumah (PR) untuk mengangkat sekitar 700 tenaga honor yang nyatanya belum masuk dalam data base. Hal ini dikatakan Kepala BKD Papua Nicholaus Wenda di kantor Gubernur Jayapura, Rabu (22/6). Meski sebelumnya telah berhasil mengangkat 500 tenaga honorer, ia belum dapat memastikan kapan pemerintah pusat dapat mengakomodir dan mengangkat sisa tenaga honor kategori dua (K2) di lingkungan Pemprov yang belum terangkat. “Memang soa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua masih menunggu petunjuk pusat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rencananya dibayarkan pekan ini. “Kita masih menunggu petunjuknya. Kalau petunjuknya sudah ada kita akan segera lakukan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Benyain Arisoy, Sabtu (19/6) di Jayapura. Menurut Benyamin, nilai THR yang diterima PNS tahun ini sebesar satu kali gaji pokok. Namun tunjangan ya

instansi