Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Dinas Perhubungan Papua bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan RI tengah melakukan kajian dan studi terkait rencana pembangunan jalur kereta api ringan Sentani – Jayapura. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Djuli Mambaya mengatakan jalur kereta api ringan Sentani – Jayapura tersebut merupakan salah satu upaya mengantisipasi kegiatan PON XX pada 2020 mendatang. “Dengan harapan akses akses Sentani – Jayapura ini dengan hadirnya jalur kereta api dapat m
Pemerintah Provinsi mengimbau kabupaten/kota dapat mengalokasikan anggaran untuk mengirim guru mengikuti pelatihan baik di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. “Saat ini pemprov ada melakukan kerja sama dengan Universitas Sunshine Coast Austalia. Makanya kita berharap kedepan kabupaten/kota turut berpartisipasi dan berperan dengan program ini”. “Sehingga kompetensi guru-guru kita di Papua akan semakin membaik,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra, Elia Loupatty,
Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua menargetkan pembangunan venue PON yang baru, akan rampug pada 2019 mendatang. Sementara untuk pembangunan yang sifatnya rehap bakal diselesaikan dalam satu tahun. Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi kepada media massa, usai rapat tertutup dengan Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekda Papua, Elia Loupatty dan Kepala SKPD terkait membicarakan persiapan PON 2020 di Papua. Sementara menuru
Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua menjadwalkan hasil pemagangan tim yang diutus ke PON Jawa Barat, dapat dipresentasikan awal Juli mendatang di Jayapura, kepada pemerintah provinsi maupun pihak terkait. “Ini artinya tim magang PON XIX Jawa Barat yang dilepas kemarin akan ditarik kembali ke Jayapura. Artinya 20 diantaranya yang lebih dulu diterbangkan ini awal Juli mereka pulang sekaligus menyajikan apa yang sudah dipelajari selama dua pekan di Bandung,” jelas Kepala Dinas Ol
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa menyatakan Perda 15 2015 tentang pelarangan, peredaran dan penjualan miras, tak menjadi salah satu produk hukum yang dicabut oleh Presiden Joko Widodo. ”Saya pastikan Perda miras tidak dibatalkan dan proses revisi sudah sedang berjalan,” kata Doren kepada media massa di Jayapura, Rabu (15/6). Menurut dia, dengan adanya kepastian ini berarti pelarangan miras di Papua tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Sehingga
Sekda Papua Hery Dosinaen membantah tudingan ada “kongkalikong” terhadap penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyematkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov dan tujuh kabupaten di bumi cenderawasih. Hal itu dikatakan Sekda Hery menyikapi statement Ketua Fraksi Partai Hanura Rofinus Hotmaulana Hutahuruk yang mempertanyakan penilaian opini WTP tersebut. “Saya mengatakan hasil WTP ini merupakan kerja keras dari pemda dan pemprov serta semua pihak terka
Usai mendengar masukan dari Pemerintah Provinsi, DPRP, MRP beserta sejumlah Bupati di Jayapura, Rabu (15/6), Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon menilai UU 21 2001 tentang Otonomi Khusus sudah tak layak sehingga perlu untuk direvisi. “Saya kira wajar untuk dilakukan (revisi UU Otsus) sebab ini sudah menjadi harapan dari masyarakat Papua, Pemerintah Daerah dan juga MRP. Apalagi usulan ini sudah dilakukan sejak 2013 lalu,” jelasnya di Gedung Sasana Krida
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) merasa tak yakin tim bentukan pemerintah pusat dapat menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Ketua DPR Papua Yunus Wonda merasa sangat pesimistis apalagi tim bentukan pusat itu tak dibawah kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang notabene merupakan lembaga independen. “Makanya saya tidak yakin Menkopolhukam dan timnya bisa menyelesaikan kasus HAM yang terjadi di Tanah Papua. Se
Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan undang – undang terkait Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, hari ini (Rabu,red) bakal mengunjungi Kota Jayapura, Papua. Tim yang diketuai Fadli Zon tersebut bakal diterima oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Hal ini sebagaimana dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Gilberd R. Yakwart di ruang kerjanya, Selasa (14/6). â€
Guna mendorong pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Penilai,  Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua. Tim Komite IV DPD RI ini diterima Sekda Papua Hery Dosinaen di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (14/6). “Kunjungan ini untuk melengkapi RUU menjadi UU penilai, termasuk beberapa hal penting seperti standar kompetensi bagi penilai serta pengaturan hubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta tolak ukur
Pemerintah Provinsi Papua bakal memanfaatkan kunjungan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ke Jayapura, untuk mendorong Rancangan Undang Undang (RUU) Otsus Plus masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Hal itu dikatakan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, usai menerima kunjungan Komite IV DPD RI di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapuara. “Soal mendorong RUU Otsus Plus, kita akan berjuang terus sampai titik darah penghabisan,” terangnya. Sebelumnya usaha mendorong
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua mengagendakan pengumuman hasil survey calon kepala daerah (Kada) empat kabupaten/kota pada 15 Juni 2016. Empat kabupaten/kota tersebut, yakni Sarmi, Kepulauan Yapen, kota dan Kabupaten Jayapura. Hal demikian dikatakan Ketua DPD Golkar Papua Klemen Tinal, Senin (13/6) di Jayapura. “Dua hari lagi untuk 4 kabupaten, hasil surveinya sudah bisa ada. Dari situ baru kita bisa rekomendasikan siapa yang akan didukung dengan perahu Golkar,”

instansi