Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemerintah Provinsi Papua terus bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memprakarsai pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD). Sementara dari hasil pertemuan Pemprov bersama OJK dan stake holder terkait, Rabu (8/6) di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, menargetkan pembentukan TPKAD  paling lambat usai hari raya Lebaran. “Tim ini memang diharapkan rampung usai Lebaran. Karena kita juga akan menghadirkan Komisioner OJK Pusat yang berkeingi
Komisaris Bank Papua memastikan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa bakal dihelat pada Juli mendatang, setelah tiga nama usulan calon direksi dirampungkan. Hal demikian diutarakan Komisaris Utama Bank Papua Lipiyus Biniluk kepada media massa, Rabu (8/6) di Jayapura. “Hasil RUPS beberapa waktu lalu, menyepakati penunjukan calon direksi baru, dipercayakan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP), yaitu Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini Gubernur Papua Lukas Enemb
Dinas Kesehatan Papua mulai tahun ini mengalokasikan tambahan penghasilan bagi dokter konsultan dan spesialis antara Rp15 s/d Rp20 juta, untuk memotivasi para medikus agar dapat bekerja dengan maksimal. “Kita ingin beri reward atau tambahan penghasilan kepada dokter konsultan dan spesialis berdasarkan kelangkaan profesi yang bertugas di RSUD Jayapura. Pemberian penghargaan ini untuk memberikan motivasi agar bekerja dengan baik,” jelasnya kepada pers di Kantor Gubernur, Rabu (8/6) k
Kabar gembira bagi masyarakat Papua, dimana mulai Rabu (8/6) kemarin, masyarakat Papua yang hendak bepergian menggunakan pesawat perintis untuk jalur penerbangan antar kabupaten di bumi cenderawasih, kini cukup membayar 30 persen saja sebab sisanya disubsidi oleh Pemerintah Provinsi. Dimulainya subsidi angkutan perintis bagi masyarakat Papua, ditandai dengan launching oleh Gubernur Papua kemarin pagi di VIP Room Bandara Sentani Jayapura yang turut dihadiri Sekda Papua Hery Dosinaen, Ke
Umat Islam di Indonesia, lebih khusus Papua mulai Senin (6/6) kemarin, mengawali ibadah puasa ramadhan, sebagaimana ketentuan otorita Islam di dalam negeri bahkan dunia. Sejumlah perusahaan swasta pun mulai memberlakukan pengurangan jam kerja bagi pegawai yang berpuasa, namun hal itu ternyata tak berlaku bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen berkeinginan agar ASN tetap mengedepankan profesionalitas kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengenai batas waktu penyampaian proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 yang akan ditutup pada 10 Juni mendatang. “Waktu efektif tinggal tiga hari sejak Selasa (7/6), karena itu kami himbau teman-teman pengelola DAK yang ingin mengusulkan, paling lambat penyerahan pada 10 Juni. Sehingga jangan ada penundaan lagi karena lewat dari tanggal itu sudah tak lagi diterim
Dalam rapat SKPD yang dipimpin Sekda Papua Hery Dosinaen, Senin (6/6) di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, terungkap pemanfaatan Dana Dekonsentrasi 2016 masih terganjal belum terbitnya Surat Keputusan (SK) pejabat pengelola terkait oleh Gubernur Papua. Hal ini sebagaimana diterangkan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai. “Penggunaan Dana Dekonsentrasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sampai saat ini belum
Sekertaris Daerah (Sekda) Hery Dosinaen mewanti-wanti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tak melayani “peminta-minta” proyek yang mengatasnamakan Gubernur. Penegasan itu dikatakan Sekda Hery saat memimpin rapat yang dihadiri seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi, Senin (6/6) di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Hery juga meminta agar oknum tersebut dilaporkan kepadanya, termasuk pegawai yang turut terlibat didalamnya. “Saya ingin menyampaikan jika
Untuk mengevaluasi kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi, Sekda Papua Hery Dosinaen, Senin (6/6) memanggil para kepala instansi melakukan rapat di Sasana Karya Kantor Gubernr Dok II Jayapura. Sekda yang didampingi seluruh Asisten memantau langsung paparan capaian kinerja yang telah dihasilkan seluruh SKPD. Beberapa hal yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat tersebut, yakni kemajuan proses tender oleh SKPD memasuki bulan ketujuh di
Desas-desus rasionalisasi (merumahkan,red) pegawai negeri sipil (PNS) yang sementara digodok Menteri PAN dan RB dinilai tak akan banyak berpengaruh di Papua. Hal itu diakui Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen, Senin (6/6) di Jayapura. Ia pun memastikan Papua belum punya rencana untuk merasionalisasi PNS, karena merasa kebijakan itu tak cocok diaplikasikan di bumi cenderawasih. Apalagi kabupaten/kota masih sangat kekurangan tenaga PNS. “Mengenai pemangkasan jumlah
Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang moratorium ijin pembukaan lahan sawit di Indonesia mendapat beragam tanggapan dari semua pihak. Sebagian besar memuji sikap itu karena dinilai dapat menjaga kelestarian hutan, karena dikhawatirkan pembukaan lahan sawit berpotensi merusak ekosistem yang ada. Hal demikian dikatakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray di Jayapura , pekan kemarin. Meski moratorium tersebut berdampak pada investasi yang akan masuk ke Pa
Proses restorasi (pemulihan) lahan gambut di Papua disarankan menggunakan pohon sagu yang identik dengan budaya lokal dan merupakan jenis tanaman basah. Hal demikian dikatakan Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead di Jayapura, pekan kemarin. Ia berharap keleliruan restorasi di Sumatra dan Kalimantan yang mengambil tanaman dari lahan kering untuk ditanami pada wilayah gambut, justru mengundang kebakaran. “Karena semestinya yang ditanami di lahan gambut itu harus tanaman basah.

instansi