Apel Perdana 2026, Gubernur Tekankan Evaluasi dan Perbaikan Kinerja ASNPemerintah Provinsi Papua mengawali tahun kerja 2026 dengan apel perdana aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua, Senin (5/1/2026). Apel ini menjadi momentum konsolidasi dan evaluasi kinerja ASN setelah libur panjang akhir tahun.
Pemerintah Provinsi Papua mulai memaksimalkan pengawasan ketenagakerjaan di Papua, antara lain dengan menggelar berbagai pelatihan bagi tenaga-tenaga yang berkaitan dengan pengawasan ketenagakerjaan
Guna memaksimalkan penertiban aset dan pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP Provinsi Papua, akan melakukan perekrutan 100 pegawai negeri sipil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)
Kendati proses pemilu legislatif telah usai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua belum dapat menetapkan perolehan kursi legislatif pada periode lima tahun kedepan
Tujuan pemindahan kas daerah adalah untuk memangkas serta mengefisienkan prosedur lama yang memakan waktu penyelesaian administrasi hingga kepada pencairan anggaran dalam waktu yang lama, menjadi lebih singkat
Seluruh anggota pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) diminta untuk lebih fokus kepada Visi yang diemban agar tujuan program kerja dapat terlaksana sebagaimana mestinya
Menkeu Sri Mulyani telah menegaskan bahwa Pemerintah akan tetap melaksanakan komitmennya untuk menyejahterakan PNS, yakni dengan menaikan gaji dan pemberian gaji ke-13 pada tahun ini
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs, Tedjo Soeprapto, MM mengatakan dua bulan gaji Satpol PP yang belum terbayarkan, akan segera dibayar dalam waktu dekat ini
Hasil tes belum dapat diumumkan sekarang, sebab belum dilakukan pertemuan dengan para Bupati, jika pertemuan sudah dilakukan barulah diumumkan hasilnya kepada publik
Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan larangan kepada para Pegawai Negeri Sipil untuk tidak melakukan pemindahan aset dari satu kantor ke kantor lainnya, yang kemungkinan telah menjadi tempat kerja barunya akibat imbas dari adanya penggabungan instansi
Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH menegaskan, investasi senilai Rp. 5 trilyun akan masuk ke Papua dalam bentuk pembangunan pembangkit listrik hidro power di Sungai Woromuka