Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan aktif dalam menegakkan supermasi hukum maupun perlindungan kepentingan umum yang salah satunya diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan Aset-aset Negara
Berdasarkan pemantauan harga beragam komoditas barang dan jasa di pedesaan, Nilai Tukar Petani (NTP) Papua pada bulan Maret 2009 adalah 101,50 atau turun 0,84 persen dibandingkan nilainya pada Februari 2009 yang tercatat sebesar 102,36
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum telah menyiapkan anggaran senilai Rp. 3 milyar untuk melakukan renovasi pembangunan gedung/kantor pejuang dan veteran, bertempat di Dok V Bawah Jayapura
Guna meminimalisasi tingkat korupsi di bumi cenderawasih, Pemerintah Provinsi Papua dalam tahun ini akan memberlakukan double check atau sistem kontrol sebanyak 2 kali dalam proses tender proyek dilingkungan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas)
Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH menegaskan seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkewajiban menegakkan seluruh peraturan yang telah ditetapkan serta memiliki rasa Disiplin yang tinggi
Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH, Senin kemarin, melantik sebanyak 904 pegawai yang terdiri dari 1 orang pejabat Eselon II, 53 pejabat Eselon III, 697 pejabat Eselon IV dan 53 pimpinan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)
Kendati telah dibuka kembali, pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Dok II Jayapura sempat lumpuh beberapa jam akibat aksi mogok kerja sejumlah perawat yang meminta pembayaran dana kesejahteraan
Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Papua, Dra. Sipora Modouw, MM menilai kaum perempuan di bumi cenderawasih sudah cukup berpartisipasi dalam bidang pembangunan dan perekonomian
Meski rencana strategis (renstra) merupakan perpanjangan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di daerah, namun hingga saat ini sebagian besar Kabupaten di Papua belum memiliki renstra sebagai petunjuk teknis pedoman penyusunan program kerja
Rencana Pemerintah Pusat melakukan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2009 usai pelaksanaan Pemilu Legislatif, ternyata belum menemui titik terang menyusul belum adanya petunjuk teknis (juknis) dari MENPAN
Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Papua tengah menggodok pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang diharapkan sudah bisa eksis pada tahun 20
Tujuannya, mencoba menyadarkan para pria yang bila sebelumnya lemah mengambil keputusan menjadi lebih tegas atau yang sangat tegas dan otoriter menjadi lebih bijaksana

instansi