Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mencatat Impor Papua pada Mei 2019 tercatat senilai US$33,63 juta yang terdiri dari impor migas senilai US$18,68 juta dan impor non migas senilai US$14,96 juta.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Otonomi Khusus (Otsus), baru-baru ini mengumumkan sekitar 1.465 calon siswa unggul Papua beasiswa Otsus, telah lulus seleksi administrasi.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diimbau segera menyerahkan laporan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan daerah, dalam rangka penetapan rencana restrukturisasi birokrasi dari 51 menjadi 35 instansi.
Satuan Tugas (Satgas) Penataan Aset tingkat provinsi, dipastikan telah siap untuk bekerja menuntaskan permasalahan aset yang kini menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Asmat dalam beberapa tahun terakhir, dipertanyakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten dan kota di seluruh bumi cenderawasih, diminta untuk lebih peduli terhadap upaya reformasi birokrasi yang sementara ini terus didorong pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal memastikan penerapan e-government atau penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi warga serta urusan pemerintahan lainnya, dipandang membawa manfaat positif bagi bumi cenderawasih.
Pemerintah Provinsi Papua mensinyalir masalah narkotika di bumi cenderawasih saat ini, semakin marak yang terbukti dengan telah bertambahnya jumlah penyalahgunaan, sebagaimana laporan pihak terkait.
Pemerintah Provinsi Papua meyakini masalah aset yang dihadapi saat ini, bakal dibenahi secara perlahan-lahan, apalagi instansi terkait kini mendapat pendampingan langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemerintah Provinsi Papua tegas meminta masyarakat Kabupaten Jayapura, agar tak beraktivitas secara ilegal di area arboretum (tempat berbagai pohon ditanam dan dikembangbiakkan untuk tujuan penelitian atau pendidikan), tepatnya di kawasan Kemiri, Sentani.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengimbau lembaga Inspektorat di provinsi maupun kabupaten dan kota, agar meningkatkan level sehingga lebih maksimal dalam mengawasi sistem pengendalian intern di lingkungan kerja pemerintah daerah.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa mengakui hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu perampingan Satuan Perangkat Daerah (SKPD), sebagaimana kebijakan Gubernur Lukas Enembe.

instansi