Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemerintah Kota Jayapura diberikan kesematan untuk menyelesaikan masalah ulayat yang sempat menjadi kendala dalam pembangunan Jembatan Hamadi-Holtekamp atau biasa disebut warga jembatan jokowi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua mengimbau warga agar tak lagi membangun rumah di daerah yang rawan bencana seperti banjir dan longsor.
Dinas Perhubungan Papua mengakui telah menerima banyak keluhan dari warga mengenai pemberlakuan bagasi berbayar oleh sejumlah maskapai penerbangan. Untuk itu, pihaknya bakal segera menindaklanjuti hal tersebut, mengingat harga tiket dari Jayapura ke luar kota, pun melambung cukup tinggi.
Pemerintah Provinsi Papua memastikan pelantikan bupai dan wakil bupati Deiyai terpilih, Ateng Edowai-Hengky Pigai, bakal diselenggarakan pada pada 20 Februari 2019 mendatang.
Pemerintah Provinsi Papua optimis penyerapan Dana Alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2019, mampu terealisasi 100 persen.
Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Noak Kapisa menyebut kemungkinan ASN untuk cepat naik pangkat bila kreatif menyusun karya tulis ilmiah (KTI). Hal demikian dikarenakan, KTI merupakan salah satu unsur dalam penilaian untuk kenaikan pangkat.
Mendapat dukungan dari ribuan warganya terkait dugaan intimidasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Papua Lukas Enembe merasa bersyukur dan berterima kasih.
Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah menyurati PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk meminta mempekerjakan kembali eks karyawannya yang di PHK secara sepihak.
Pemerintah Provinsi Papua melalui dinas kesehatan menyebut sekitar tiga kabupaten di bumi cenderawasih, kini layak dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) demam berdarah dengue (DBD) karena telah mengalami peningkatan kasus diatas dua kali lipat.
Tim kuasa hukum Pemprov Papua menyatakan siap mengawal laporan tindak pidana bidang ITE dan pencemaran nama baik (fitnah) melalui media elektronik, yang diduga dilakukan tim penyidik KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji kengototan Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya mempertahankan sumber daya alamnya. Teranyar, Pemprov Papua pun menolak pengajuan permohonan penambahan lahan seluas 1000 hektar untuk eksplorasi tambang, oleh PT Freeport Indonesia.
Pemerintah Provinsi Papua mulai memetakan posisi atau jabatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai potensi dan kompetensinya untuk mengikuti seleksi jabatan yang bakal dibuka dalam waktu dekat.

instansi