Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemerintah Provinsi Papua mulai memetakan posisi atau jabatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai potensi dan kompetensinya untuk mengikuti seleksi jabatan yang bakal dibuka dalam waktu dekat.
Tim kuasa hukum Pemprov Papua menyampaikan telah meminta penjadwalan ulang kepada penyidik Polda Metro Jaya, terkait pemeriksaan terhadap tiga saksi (dua ASN satu legislator DPR Papua), menyangkut dugaan penganiayaan sebagaimana dilaporkan KPK, beberapa waktu lalu.
Pemerintah Provinsi Papua memastikan segera mengujicobakan metode baru penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) ke 29 kabupaten dan kota.
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemprov Papua, diimbau lebih dini memberikan peringatan terhadap upaya maupun praktik-praktik korupsi yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS).
Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua baru-baru ini menemukan pemalsuan KTP elektronik di Kabupaten Paniai.
Para tokoh agama di bumi cenderawasih diimbau untuk mendoakan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada April 2019 mendatang, agar berjalan dengan aman dan damai.
Dinas Pendidikan Provinsi Papua mengakui sebagian besar anak SD di wilayah pinggiran atau pedalaman Papua, mengalami putus seklah mulai dari kelas satu sampai tiga. Hal tersebut dikarenakan kesiapan siswa masuk ke jenjang tersebut (SD) masih sangat rendah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat memastikan belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), meski telah mendapat peringatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Pemerintah Provinsi Papua.
Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak meminta Pemprov Papua agar mengurangi bahkan menyetop penyaluran dana Otsus terhadap daerah yang tak tepat pemanfaatan anggaran itu.
Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menilai pemberlakuan bagasi berbayar oleh sejumlah maskapai penerbangan, cukup berdampak negatif terhadap aktivitas maupun kegiatan ekonomi masyarakat di bumi cenderawasih.
Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan pengkajian apakah perlu melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua mengharapkan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah provinsi, mulai berkantor pada hari ini (Kamis, red), pasca libur fakultatif dan resmi memperingati Imlek dan Hari Pekabaran Injil awal Februari ini.

instansi