Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Masalah kemacetan di Kota Jayapura pada jam-jam sibuk sudah tak terelakkan lagi. Hal demikian dikarenakan pertumbuhan kendaraan bermotor sangat cepat dibanding luas jalan yang ada di Kota Jayapura.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua optimis penyerapan anggaran mampu mencapai diatas 80 persen saat penutupan tahun anggaran 2018.
Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, mulai disosialisasikan di Provinsi Papua. Regulasi yang sejatinya diterapkan sejak Juli lalu tersebut, diharapkan mulai dilaksanakan pada 2019 mendatang, sebab memberi banyak afirmasi bagi orang asli Papua (OAP).
Provinsi Papua yang saat ini terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota. Kendati demikian, sampai saat ini baru kurang lebih sembilan pemerintah daerah (pemda) yang memiliki bagian khusus menangani pengadaan barang dan jasa.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua memastikan telah mencoret sekitar 10.818 data ganda, sebagaimana hasil pencermatan di 13 kabupaten dan kota beberapa waktu lalu, dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif 2019 mendatang.
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Papua mengimbau para siswa dan siswi di bumi cenderawasih untuk bersiap-siap mengikuti program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) tahun 2019 mendatang.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jayapura mengagendakan pemasangan 100 CCTV pada 2019 mendatang, guna mendukung konsep penerapan kota pintar atau smart city.
Pemerintah Provinsi mendorong orang asli Papua (OAP) untuk menjadi pelaku bisnis di kawasan pasifik. Hal demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe saat berkunjung ke Provinsi Madang Papua Nugini (PNG), beberapa waktu lalu, sebagaimana rilis yang diterima harian ini, kemarin.
Seluruh kepala daerah di Papua, baik Gubernur dan para bupati/walikota telah bersepakat menolak perekrutan IPDN dan CPNS online 2018 serta mendorong pengangkatan Honorer Kategori dua (K2).
Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah menerima Petunjuk Pelaksanaan Badan Kepegawaian Negara (Juklak BKN), terkait pelaksanaan instruksi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS.