Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua dalam waktu dekat berencana melibatkan masyarakat pesisir untuk ikut menjaga laut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman memastikan proyek Golongan Ekonomi Lemah (GEL) 2018, dapat segera dikerjakan setelah turun perencanaan dari pihak konsultan.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Ketahanan Pangan, mengagendakan pembangunan kios tani dan gudang cadangan pangan di beberapa kabupaten. Hal demikian bertujuan mengantisipasi masalah kerawanan pangan di seluruh wilayah Papua.

Sejumlah tenaga honorer Kategori II (K2) Provinsi Papua dan Kota Jayapura, mengadukan nasib mereka kepada Gubernur Lukas Enembe.

Seiring kian berkembangnya teknologi informasi (TI), penyelenggaraan administrasi perkantoran terutama di lembaga atau instansi pemerintahan yang biasanya dilakukan secara konvensional, kini sudah masuk babak baru yang disebut e-government. Hal ini tidak terlepas dari reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek tatalaksana, pengelolaan administrasi perkantoran dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi yakni dengan membangun sebuah informasi perkantoran secara elektronik. Untuk mendukung e-government, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua melaksanakan Pelatihan tata naskah dinas elektronik melalui aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SiMAYA) di Kantor Dirjen e-Government di Jakarta ,Kamis (13/9).

ayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan pengaduan yang efektif dalam memberikan penyelesaian bagi masyarakat, sekaligus berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat fungsi pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Papua memastikan segala bentuk aktivitas ilegal, baik di hutan maupun laut bumi cenderawasih, bakal diberantas sementara pelakunya dituntut hukuman pidana seberat-beratnya.

Guna mengisi kekosongan jabatan di Kabupaten Deiyai, dimana masa jabatan pasangan kepala daerah yang lama berakhir pada 20 Agustus 2018 lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) resmi menunjuk pejabat Eselon II tingkat provinsi, FX. Mote sebagai kepala pemerintahan setempat.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk tak lagi mendorong proses lelang proyek, dikarenakan waktu efektif 2018 yang tinggal tiga bulan.

Gubernur Papua Lukas Enembe kepada pers mengaku akan segera mengunjungi Kabupaten Puncak Jaya, guna meninjau sekaligus menyelesaikan pertikaian antar pendukung kepala kampung yang berujung pada tewasnya 11 warga setempat.

Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua menyebut kemungkinan tak seluruh proyek satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bakal terlelang karena jangka waktu pelaksanaan yang tinggal menyisahkan hampir tiga bulan.

Organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Pusat dalam waktu dekat mengagendakan untuk bertemu Gubernur Lukas Enembe, guna menyatukan program kerja dalam rangka meningkatkan dunia usaha dan perekonomian masyarakat asli diatas tanah ini.