Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua saat ini sudah genap 17 tahun. Sekitar empat tahun lagi atau tepatnya di 2021, UU tersebut bakal kadaluarsa atau habis masa berlakunya.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di provinsi maupun kabupaten dan kota se-Papua, diimbau dapat menampung hasil-hasil pertanian masyarakat yang kesulitan memasarkan produknya kepada konsumen.
Pengawasan terhadap orang asing meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk di Papua perlu mendapat perhatian dari semua pihak.
Produksi beras lokal Papua, baru dapat menutupi 63 persen total kebutuhan beras di Provinsi Papua, sementara sisanya atau 37 persen masih didatangkan dari luar Papua.
Penghapusan pajak kendaraan bermotor yang diwacanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai merugikan pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirut RSUD Jayapura Anggiat Situmorang menilai hal paling utama yang mesti diperbaiki secepatnya di rumah sakit milik pemerintah tersebut, adalah masalah sumber daya manusia (SDM).
Sebelum berakhirnya tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Papua akan menyelesaikan pembayaran Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menyikapi penolakan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH terhadap proposal PT Inalum terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI), Pememerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder terkait membahas penyertaan 10 persen saham Papua di Freeport.
Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PT PPMA) Papua mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat posisi masyarakat adat menjadi pengelola langsung sumber daya alam yang ada di negeri ini.
Gubernur Papua Lukas Enembe diminta tak “tutup mata” dengan nasib 8.300 pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak PT. Freeport Indonesia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengkonfirmasi belum mendapat undangan dari Kemenpan RB terkait pembahasan perekrutan CPNS 2018. Pihaknya pun berinisiatif untuk mengkoordinasikan hal itu dengan Kemenpan RB dalam waktu dekat, sebab waktu efektif penyelenggaraan pemerintahan di 2018 tinggal sebulan.
Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta agar proaktif dalam melakukan tugas sebagai pelayan masyarakat.

instansi