Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Simeon Itlay mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk bekerja cepat mendorong penyerapan anggaran.
Pemerintah Provinsi Papua minta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menampilkan informasi maupun data yang valid, guna menunjang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengambilan keputusan maupun program kerja.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Tarwinto mengaku hingga saat ini belum ada putusan dari KPU RI, berkenaan dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI tentang pembatalan cabup petahana Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw.
Biro Humas dan Protokol Setda Papua selaku Pejabat Pengelola Informas dan Dokumentasi (PPID) utama tingkat provinsi, mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera membuat daftar informasi publik disingkat DIP.
Sejumah konsumen di Kota Jayapura, mengeluhkan masih mahalnya harga jual beras, padahal Pemerintah Pusat per 1 September 2017 lalu, telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) di seluruh Indonesia.
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua memastikan seleksi kerja pemagangan ke Jepang bakal segera dibuka pada 25 s/d 29 September 2017 mendatang, di Kabupaten Biak Numfor.
Pemerintah Provisi Papua menyambut positif pertumbuhan ekonomi Bumi Cenderawasih tahun ini yang mencapai 9,20 persen atau lebih tinggi dibaning nasional, sekitar 5 persen lebih.
Pemerintah Provinsi Papua menilai manajemen kepegawaian pejabat struktural eselon IV memiliki peranan yang sangat menentukan dalam menjabarkan visi misi instansi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua tengah menunggu sikap KPU RI, berkenaan dengan kabar pembatalan cabup Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, melalui surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dalam formulir model A.12, tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani Koordinator Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo.