Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diimbau melakukan simulasi atau metode pelatihan yang memeragakan sesuatu dalam bentuk tiruan saat terjadi bencana alam, semisal gempa bumi maupun kebakaran.
Pihak perbankan di Bumi Cenderawasih, kembali diimbau untuk memberi kemudahan bagi orang asli Papua (OAP) dalam mengakses perkreditan, sehingga ekonomi keluarganya kian meningkat.
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua menyebut belum ada kemajuan dalam proses pembentukan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) di tingkat kabupaten.
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua mengumumkan, sudah ada dua pengaduan yang masuk ke Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui web http://lapor.papua.go.id sejak diluncurkan April lalu.
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menilai suatu kewajaran bagi provinsi tertimur di Indonesia ini, untuk menuntut hak yang besar pada divestasi saham PT. Freeport Indonesia.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura pada hari ini (Sabtu,red) berencana melakukan operasi katarak gratis kepada 20 pasien yang telah melakukan pendaftaran sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau warga di bumi cenderawasih, untuk memanfaatkan pembajaran pajak secara online yang telah diluncurkan sejak beberapa waktu lalu.
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) sebagai organisasi kemasyarakatan, dapat melakukan kaderisasi di kabupaten dan kota hingga ke tingkat kampung.
Sekda Papua Hery Dosinaen merasa prihatin dengan maraknya pemekaran kampung yang terjadi di wilayah kabupaten dan kota. Walaupun, tak terlepas dari keinginan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan agar pelayanan lebih efektif.
Untuk mengatasi tantangan pembangunan di provinsi ini, diperlukan usaha menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan melalui sinergi kebijakan pada semua sektor.
Sebagai satu bentuk gerakan nyata untuk mencegah membudayanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua, mengundang pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberi wejangan atau nasihat.
Pemerintah Provinsi Papua mengakui media massa memegang peranan penting dan signifikan dalam proses pembangunan, karena mampu mempengaruhi opini publik.

instansi