Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Pemerintah Pusat per 1 September 2017 lalu, telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras di seluruh Indonesia. Dimana untuk Papua, harga beras medium Rp10.250 per kg dan premium Rp13.600 per kg
Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri menilai tingkat kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintah provinsi, masih perlu ditingkatkan. Tolak ukurnya, sampai saat ini masih saja ditemukan sejumlah pegawai yang tak hadir dalam apel bahkan mangkir saat jam kerja.
Pemerintah Pusat membuka kesempatan kepada 266 orang untuk formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2017.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, mengimbau seluruh apotek untuk lebih selektif dalam menjual obat komix yang rentan disalahgunakan menjadi minuman oplosan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua mengusulkan pemerintah daerah menggodok satu regulasi khusus yang mengatur tenang penanganan kasus kebakaran rumah di Bumi Cenderawasih.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Israil Ilolu mengimbau seluruh Anggota Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) agar rutin berkoordinasi terkait masalah pembangunan yang berproses diatas negeri ini.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan jaminan kerahasiaan identitas bagi setiap individu yang melakukan pelaporan atau aduan secara online pada situs http://lapor.papua.go.id.
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau generasi muda di Bumi Cenderawasih untuk berhenti melakukan kegiatan “membungkus” alat vital yang dapat berpengaruh pada masa depan mereka.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua membantah ada intervensi pejabat dalam perekrutan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). BKD juga memastikan seluruh prosesnya, dilakukan secara independen, transparan, adil dan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.
Ratusan massa dari berbagai elemen, berunjuk rasa di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, menolak upaya kriminalisasi terhadap Lukas Enembe sebagai kepala daerah di Provinsi Papua.
Pemerintah Provinsi Papua memberi dukungan penuh terhadap tuntutan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAAP) yang ingin mengelola tiga persen dana otonomi khusus, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) 18 2008 tentang ekonomi berbasis masyarakat.