Pelayanan publik di Indonesia khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, mereka masih memberi stigma negatif dimana pelayanan PMPTSP, rentan akan korupsi.
Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengkritisi usulan pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai negeri sipil, yang dinilai lamban pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), pada 14 – 16 November 2017 mendatang bakal menggelar Semiloka Membangun Papua untuk Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri resmi menunjuk Wakil Bupati Biak Herry Naap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, menggantikan Thomas Ondi yang sementara menjalani proses hukum.
Ketua Komda Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA) Papua Daniel Garden berharap pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pembentukan Sucofindo di Bumi Cenderawasih, guna memudahkan pelayanan dalam melakukan ekspor.
Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditantang untuk dapat menciptakan satu komoditas dalam kemasan, yang mampu dijual kepada masyarakat lokal maupun internasional.
Pemerintah Provinsi Papua berkeinginan kuat meniru pengumuman jadwal penerbangan dengan menggunakan dialek bahasa manado di Bandara Sam Ratulangi Provinsi Sulawesi Utara.
Gubernur Papua Lukas Enembe diminta membatalkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Paniai periode 2014 – 2019 yang diterbitkan atas nama Beni Yogi.
Pemerintah Provinsi pada akhir bulan ini berencana menggelar Pameran Pekan Pembangunan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, yang bakal mengekspos hasil pelaksanaan kegiatan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe sejak kurun waktu empat tahun terakhir.
Gubernur Papua Lukas Enembe menerbitkan larangan pungutan liar (pungli) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Larangan pungli tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor : 356/12569/SET, tertanggal 27 Oktober 2017.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua mengimbau Pengurus Provinsi (Pengprov) dalam cabang-cabang olahraga untuk segera membentuk struktur kelembagaan yang baru.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, mengajak kaum perempuan (asli Papua) di Bumi Cenderawasih untuk gemar terjun di bidang perpolitikan daerah.