Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

paratur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, diharapkan mampu menjalankan standar operasional prosedur (SOP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara konsisten, sebab merupakan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) bersama 15 Asosiasi Pengusaha Lokal mengkonfirmasi pengunduran waktu Deklarasi Kebangkitan Ekonomi Orang Asli Papua (OAP), yang semula direncanakan pada 30 Agustus 2017 mendatang.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diimbau wajib tertib administrasi. Hal itu, supaya setiap laporan yang disampaikan kepada lembaga berwenang, dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundang-undangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah pejabat di kementerian dan lembaga.
Guna memenuhi jumlah kebutuhan tenaga teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diperlukan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Papua merilis tulisan dan sejumlah foto, yang menunjukan fakta hasil panen sayur 25 hektar di Kabupaten Dogiyai. Dimana dalam pemberitaan sebelumnya, sejumlah netizen di media sosial menyebut publikasi DTPH yang berhasil melakukan panen sayuran melalui program Gerbangmas di kabupaten itu, merupakan sebuah pembohongan publik.
Sejalan dengan visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera, Gubernur Lukas Enembe menyebut tak hanya sumber daya alam Papua yang dikembangkan, tetapi potensi seni budaya lokal turut menjadi perhatian utama untuk dibina dan dikembangkan oleh pemerintah provinsi.
Sejumlah keluhan investor yang menilai penerbitan izin pinjam pakai dalam pengelolaan kawasan hutan Papua membutuhkan waktu lama, ditanggapi Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty.
Pemerintah Provinsi Papua mengakui pengaruh globalisasi telah menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan sosial di negeri ini. Oleh sebab itu, lembaga keagamaan diminta berperan aktif membantu pemerintah mengatasi kemerosotan mental serta berjuang menembus nilai-nilai kemanusiaan yang universal itu.
Pemerintah Provinsi Papua bakal menelusuri alasan pihak ketiga yang melakukan penawaran harga paket pekerjaan jauh dibawah nilai, yang di lelang Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Pemerintah Provinsi Papua segera menindaklanjuti terbitnya aturan baru yang membatasi TNI dan Polri untuk mengisi jabatan sipil sebagaimana isi Peraturan Pemerintah No.11 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Puluhan anggota Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) bersama Forum Peduli Kawasa Byak (FPKB) mendatangi Kantor Inspektorat Papua yang berlokasi di kawasan Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (24/8) kemarin.

instansi