Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM M Ridwan Rumasukun 2023-09-09 at 11.59.24.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Buntut dari penemuan ladang ganja seluas 1 hektar di kawasan Arso Kabupaten Keerom, Bupati Celcius Watae menyatakan bakal segera membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) paling lambat April mendatang.Hal tersebut dikatakan Bupati Keerom Celcius Watae kepada pers di Jayapura, Kamis (31/1).“Menyikapi penemuan ladang ganja ini langkah pertama kami akan mengkoordinasikan pembentukan BNNK.Tujuannya supaya pengawasan terhadap peredaran Narkoba bisa lebih diperketat dan terarah,” kata di
 Tim sepak bola PON Papua rencananya hanya akan melakukan pemusatan latihan (Training Center) di luar Papua.Menurut Ketua Asosiasi Sepak Bola Provinsi (ASPROV) Papua Benhur Tomi Mano, pemusatan latihan di luar Papua belum masuk dalam agendanya sebab pihaknya ingin para pemain fokus mengikuti latihan“Meski begitu, kita ASPROV Papua dalam waktu dekat akan melakukan rapat untuk melakukan evaluasi menyeluruh untuk pemain dan pelatih. Pelatih akan kita evaluasi apakah dipakai atau tidak &
 Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perhubungan Papua agar menuntaskan pembanguan jalan trans Papua lintas pegunungan serta transportasi udara perintis guna menjangkau kampung-kampung yang sulit diakses melalui jalur darat.Hal demikian dipandang penting, guna menyambungkan konektivitas transportasi terpadu di wilayah pesisir maupun pegunungan Papua.“Namun yang tak kalah penting mesti ada penguatan transportasi laut dan juga sungai untuk wilayah utara. K
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta semua pihak mesti memikirkan dampak negatif kehadiran Daerah Otonom Baru (DOB) yang sementara didorong oleh pihak DPR RI.Sebab hal penting yang mesti dilaksanakan adalah memberikan proteksi terhadap orang asli Papua, yang selama ini diketahui belum benar-benar maksimal dilakukan.Hal demikian dikatakan Gubernur Papua, Rabu (30/3) di Jayapura, menyikapi rencana pembentukan 30 daerah otonom baru (DOB) di Papua, yang sementara di dorong oleh DPR RI untuk dimekarka
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Provinsi Papua mencoret 6 dari 50 lembaga pendidikan yang mendaftar sebagai penyelenggara Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di 2016 ini.Sementara dalam data terakhir, Disdik Papua telah menetapkan 44 lembaga pendidikan di Papua sebagai penyelenggara ujian nasional yang rencananya pada awal April mendatang.“Kita sudah nyatakan sebanyak 44 lembaga pendidikan di Papua siap untuk melaksanakan. Memang awalnya ada 50 lembaga pendidikan yang sudah mendaf
 Gubernur Papua Lukas Enembe akan menertibkan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena dinilai tak bekerja secara benar.“Kepala SKPD tidak usah banyak tipu-tipu. Makanya kita harus tertibkan, karena kita punya (Kepala SKPD) ini banyak yang tidak benar,” jelas Gubernur pada Rakerda hari kedua di Sasana Krida Kantor Gubernur, Rabu (30/3).Gubernur juga mengecam Kepala SKPD yang tak satu pun pernah memberi laporan kepadanya, tetapi kerap menggunakan namanya dalam mengerja
Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengapresiasi mimpi Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membangun Industrial Estate (Kawasa Industri) di Kabupaten Mamberamo Raya dan Tengah.Dalam visinya, Gubernur Papua berkehendak memanfaatkan potensi Sungai Mamberamo untuk membangun smelter (pabrik pengolahan hasil tambang) serta pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).“Tapi untuk mewujudkan ini harus dirancang dari awal supaya nanti mimpi ini, wujudnya bagus dan menguntungkan rakyat Papua. Tidak bermasala
Keinginan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menerapkan pelarangan peredaran minuman keras (miras) di “Bumi Cederawasih” akhirnya resmi diberlakukan, setelah Gubernur Papua bersama jajaran Forkopimda, Bupati/Walikota beserta Muspida 29 Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan Pakta Integritas Pelarangan Minuman Beralkohol, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura Rabu (30/3).Momen penandatanganan ini berlangsung pada kegiatan Rakerda Bupati dan Walikota hari kedua 2016.Usai penandatangan Gubernur P
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua pada tahun ini bakal menerima 120 unit kapal penangkap ikan serta 3 unit kapal penampung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, sebagai upaya mendukung peningkatan hasil tangkapan para nelayan. Kapal tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada nelayan yang nantinya dibentuk melalui satu kelompok usaha bersama, khusus untuk kabupaten diwilayah pesisir. Hal tersebut dikatakan, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Di
 Wakil Ketua KONI Bidang Eksternal Kenius Kogoya, SP, MSi  menilai penggunaan maupun pengelolaan anggaran oleh Satuan Tugas (Satgas) KONI Papua, tidak transparan dan tak akuntabel, lebih khusus menyangkut  dana  pelaksanaan  Pra PON serta Training Center (TC) PON XIX di Jawa Barat.Hal tersebut dikatakan Kenius kepada, pekan kemarin di Jayapura.Kenius mengutarakan hal itu bukan tanpa alasan, sebab selama ini saja pihaknya belum pernah dilibatkan dalam
 Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di 2016 ini, Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Papua tak tinggal diam berpangku tangan, tetapi terus bergerak cepat mencetak serta mempersiapkan para pencari kerja (pencaker) asal “Bumi Cenderawasih” agar menjadi tenaga terampil dan handal dalam dunia kerja.Pekan kemarin, BLKI Papua memberi pelatihan bagi 500 pencaker dengan harapan dapat “menelurkan” tenaga kerja yang mampu bersaing dengan pencaker dari luar daerah bahkan luar n
Ketua DPD PAI Provinsi Papua, Ny. Yolanda Tinal,SE mengatakan pihaknya sementara menggalakkan 1300 spesies anggrek langkah, seperti anggrek besi (Dendrobium violaceoflavens) yang merupakan hasil persilangan terbaik di dunia. “Anggrek ini banyak yang asli Papua namun dalam satu kegiatan Makkasar tahun lalu, ada Anggrek Tebu (Grammatophyllum Papuanium) yang berasal dari Papua tetapi diklaim berasal dari Toraja”. “Makanya, DPD PAI mulai mendorong agar anggrek asal Papua dipatenkan

instansi