Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM M Ridwan Rumasukun 2023-09-09 at 11.59.24.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Dalam rangka memperingati hari Air yang jatuh pada 22 Maret 2016, Club Pencinta Alam (CPA) Hirosi bakal menggandeng PT. Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Jayapura guna mensosialisasikan pentingnya penggunaan air dalam kehidupan masyarakat. Hal demikian diutarakan Ketua CPA Hirosi Marshall Suebu kepada pers, di Jayapura, Selasa kemarin. Marshall menyebut, tema hari Air 2016 adalah “Water and Jobs” atau “Air dan Pekerjaan”. Tema ini diangkat dilatarbelakangi hampir setengah da
Pemerintah Provinsi Papua mengakui penanganan pemukiman dan perumahan di Papua pada umumnya masih sangat terbatas baik dari pemahaman serta pola hidup masyarakat yang masih mengental dengan kearifan lokal. Hal itu sebagaiamana ditegaskan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty di Jayapura, pada pelatihan sertifikasi pengembang profesional Apernas Angkatan ke 28, Selasa (22/3).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Apernas , H. Aris Suwirya, SE menyatakan siap membangun 6000 unit rumah di Papua. Hal itu dikatakan Aris, usai memberikan arahan pada pelatihan Sertifikasi Pengembangan Profesional APERNAS angkatan 28 tahun 2016, di Hotel Sahid Entro Jayapura, Selasa (22/3). Namun untuk mencapai target itu, pihaknya membutuhkan dukungan dari putra dan putri Papua yang telah lulus sertifikasi pengembangan profesional Apernas. “Kita optimis bisa mencapai target itu. Tapi
Pemerintah Provinsi Papua mengestimasi sekitar 50 persen penduduk di “Bumi Cenderawasih” belum memiliki rumah layak huni.  Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Seka Papua, Elia loupatty, menyebut sebagian besar PNS bahkan diketahui belum memiliki rumah layak huni. “Jangankan masyarakat, PNS baru sebagian kecil yang sudah memiliki rumah sendiri. Bahkan tidak ada setengahnya yang mungkin sudah mempunyai rumah sendiri.Apalagi masyarakat pada umumnya, sa
Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Papua Ribka Haluk menyebut rencana pembangunan gudang logistik di empat kabupaten, masih menunggu kucuran dana dari kementerian terkait. Oleh karena itu, ia meminta Komisi VIII DPR RI yang tengah berkunjung ke Papua untuk dapat meneruskan aspirasi itu ke pihak Kementerian Sosial, supaya pembangunan gudang logstik bisa segera terealisasi. “Kemarin sudah ada kepastian dari Kementerian Sosial RI membangun empat gudang logistik di Papua yang sampai saa
Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua mengapresiasi perhatian dari Kementerian Sosial yang serius mengangkat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Papua, Ribka Haluk mengatakan bentuk dukungan seperti itu, yang paling dibutuhkan masyarakat “Bumi Cenderawasih”. “Kita memberi apresiasi kepada Kementerian Sosial yang telah memberikan perhatian sangat serius terhadap Papua. Mereka (Kementerian Sosial) sang
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. Deding Ishak, SH,MM mengatakan kemiskinan di Papua jangan sampai menjadi paradoks atau menimbulkan pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan kebenaran, dimana provinsi ini dikenal akan kekayaan sumber daya alamnya. Padahal kenyataannya, diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah pusat, dengan memberi regulasi tetapi tak dibarengi dengan kewenangan mutlak, khususny auntuk mengelola kekayaan alamnya sendiri.  “Oleh k
Komisi VIII DPR RI menyatakan siap mendorong revisi Undang Undang Otsus Plus dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di wilayah tertimur di Indonesia ini. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Deding Ishak, usai tatap muka dengan Sekda Papua Hery Dosinaen di Sasana Karya Kantor Gubbernur Dok II Jayapura,  Senin (21/3). “Soal rencana revisi UU Otsus, bapak Sekda sudah jelaskan dihadapan badan legislasi DPR RI beberapa waktu lalu, kemudian di Kom
Kantor Perwakilan Ombudsman Papua memberi penilaian tertinggi terhadap dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah provinsi, dalam hal kepatuhan pelayanan publik. Kedua SKPD itu, yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Papua. Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty berharap dua SKPD yang menerima penghargaan dapat mempertahankan presta
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen minta seluruh petugas Sensus Ekonomi yang bakal melakukan pendataan di lapangan, agar bekerja keras menghasilkan data yang valid dan benar-benar dipertanggungjawabkan. Ia juga menghimbau agar petugas sensus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mudah mendapat respnn serta menghasilkan data yang berkualitas untuk dipergunakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pengambilan kebijakan maupun keputusan pembangunan bidang ekonomi d
Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) agar wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang memuat uraian kegiatan, tugas serta jabatan dan target yang mesti dicapai pada kurun waktu tertentu. Sebab prestasi kerja dilaksanakan untuk mewujudkan PNS yang profesional, bertanggung jawab, serta jujur dan adil, melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja maupun sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. “Se
Pemerintah Provinsi Papua menghimbau Menkopolhukam agar tak menyampaikan statement yang dapat memicu keresahan di Bumi Cenderawasih. Penegasan itu dikatakan Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, menanggapi sikap pemerintah pusat melakukan operasi keamanan di Papua, sebagaimana yang tengah dilakukan di Poso, Sulawesi Tengah. Hery meminta Menteri untuk selayaknya melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memberi satu pernyataan, sebab berpotensi memberi umpan balik yang luar

instansi