Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua, Drs. Yohosua Awoitauw,M.Si menegaskan pemekaran di Papua sebagian besar tidak berhasil atau tak berjalan sebagaimana mestinya
Dalam rangka menyambut I ramadhan 1431 H,Pemerintah Provinsin Papua menghimbau kepada segenap kaum muslimin dan muslimat dibumi Cenderawasih agar dalam melaksanakan ibadah puasa, mengharapkan ridho daripada Allah SWT sehingga ibadah yang dijalankan tidak sia-sia
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan Provinsi Papua, Marthen Tangaran mengaku penerapan KTP elektronik di Papua akan sulit diwujudkan, karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua baru akan
mengumumkan angka sementara hasil Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 pada tanggal 16 Agustus mendatang, setelah seluruh pengelolaan data hasil sensus rampung
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mengumumkan Nilai Tukar Petani Papua (NTP) pada bulan Juli 2010, mengalami kenaikan sebesar 0,38 persen dibanding bulan Juni lalu, yakni dari 102,62 menjadi 103,01
Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengharapkan program-program yang mengakomodir pemberdayaan maupun pembinaan kepada kelompok-kelompok di Papua, sepatutnya dilaksanakan secara terus menerus guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta kesejahteraan para anggotanya
Bencana tanah longsor yang kerap terjadi di Kota Jayapura saat terjadi hujan lebat semalaman, mendapat tanggapan Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Papua, Washinton Turnip, SH, MM
Pemerintah Provinsi Papua beberapa waktu lalu telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) berbasis web yang sudah dapat diakses oleh berbagai pihak berwenang tanpa dibatasi ruang dan waktu
Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH berharap kesenian Papua yang begitu banyak, perlu digali agar mendapat perhatian dan sentuhan tangan yang terampil, profesional serta berwawasan guna menyelamatkan dan mengembangkan seni budaya tersebut agar terselamatkan dari kepunahan
Pemerintah Pusat baru-baru ini menargetkan sampai dengan akhir tahun 2012, seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki KTP elektronik. Untuk menyukseskannya Bupati/Walikota se-Papua dihimbau untuk mensukseskan program tersebut melalui penganggaran kedalam APBD
Dalam rangka menyempurnakan pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Provinsi Papua akan mendatangkan konsultan guna membantu Instansi dalam hal penyusunannya