Pemerintah Provinsi Papua dalam tahun ini, akan menghadirkan koneksi jaringan internet yang dinamakan data berbasis kampung guna menampilkan keterangan pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi rakyat, pada 3000 kampung yang diberikan dana RESPEK
Dalam rangka pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sementara (hapsem) I Tahun Anggaran 2008 serta hapsem I & II Tahun Anggaran 2007 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (21/1) tim VI Panitia Ad Hoc IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jayapura Papua
Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH menegaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua dengan segala usaha, upayanya serta dengan keterbatasannya, telah berhasil melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2006 dengan baik
Para Kepala Keuangan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan putera asli daerah, akan diberikan kesempatan untuk mengikuti training di Georgia University, Atlanta selama sebulan guna mengembangkan diri dalam bidang manajemen pengelolaan keuangan daerah
Direncanakan pada minggu ketiga bulan ini, Biro Keuangan Setda Provinsi Provinsi Papua akan menyerahkan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2009, kepada instansi-instansi setelah Gubernur Papua melantik para Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) menurut PP 41 Tahun 2007 tentang Restrukturisasi Kelembagaan Daerah
Gempa 7,6 skala richter di Kabupaten Manokwari ternyata tidak hanya merusak rumah-rumah warga. Gempa ini, juga banyak menghancurkan fasilitas Negara, salah satunya gudang dolog Manokwari yang jebol hingga 137,5 m2 pada H+3
Pencanangan dilakukan oleh Anggota KPU Pusat, Prof. Dr. Syamsul Bahri disaksikan oleh Ketua KPU Papua, Benny Swenny, S.Sos beserta para Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Papua
Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH minta kepada Instansi Pemerintah Daerah untuk memiliki Rencana Strategis (Renstra), sebab tanpa renstra kita tidak mungkin memiliki suatu sistem anggaran berbasis kinerja serta tidak akan mampu merumuskan standar pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat