Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
“Dalam dua bulan ke depan, payung hukum yang mengatur masalah otonomi khusus (otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat bisa diselesaikan,†ungkap Wakil Presiden Yusuf Kalla
Menurut Jusuf Kalla, saat ini Papua memperoleh dana yang sangat besar dana dibandingkan dana yang disalurkan untuk daerah – daerah lain di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan dana APBN dan APBD Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2008 mencapai sekitar Rp 29 triliun.
Mardiyanto meminta kepada seluruh kepala daerah baik gubernur dan bupati/walikota agar lebih berhati - hati dalam merancang suatu daerah pemekaran baru.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para gubernur mengambil langkah sejalan dengan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan APBN dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia.
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P & P) Provinsi Papua, Drs. James Modouw, M.Mt memberikan peringatan keras kepada para guru untuk tidak melakukan perdagangan jual beli buku cetak kepada para murid.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua, Emmiel Poluan, menginstruksikan para jajarannya untuk bekerja keras menyelesaikan 18 kasus pertanahan yang menjadi target program kerja di tahun 2008 ini.
Kepala Biro Keuangan Setda Papua, Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si mengatakan, untuk dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua harus membuat data base yang mencakup seluruh bidang.
Dalam susunan jadwal sementara pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati/Walikota se-Papua, sebanyak 9 menteri telah menyatakan kesiapan untuk memberikan arahan.
Untuk menunjang suksesnya pelaksanaan program Rencanan Strategis Pembangunan Kampung disingkat RESPEK, Pemerintah Provinsi Papua akan merekrut sebanyak 500-an tenaga pendamping.
Karena terbatasnya pengkonsumsian protein diwilayah pedalaman, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua di Tahun 2008 ini lebih memfokuskan program kerjanya ke wilayah pedalaman.