Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta untuk menjelaskan status dan keberadaan dana cadangan (abadi,red) sebagaimana amanat pasal 38 ayat 2 UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.
Baca berita
Untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran sekaligus pengguna barang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan memberikan sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah bagi jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Papua.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua akan mengevaluasi pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) 80 persen ke kabupaten/kota yang telah beralan selama lima tahun.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Senin (12/11) kemarin.
Baca berita
Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, diimbau membentengi penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, guna menghindari penyalahggunaan keuangan maupun administrasi diatas negeri ini.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua kembali menorehkan “tinta emas”, usai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat terkait keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan 2017.
Baca berita
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, diminta lebih mengoptimalkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), pada sisa waktu tahun anggaran 2018.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua dan delapan kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017, mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp 3.240.900, yang bakal efektif mulai berlaku pada 1 Januari tahun depan.
Baca berita