Pemerintah Provinsi Papua mengakui daya serap anggaran di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saat ini masih sangat minim, padahal tahun anggaran tinggal menyisahkan tiga bulan waktu efektif.
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk tak lagi mendorong proses lelang proyek, dikarenakan waktu efektif 2018 yang tinggal tiga bulan.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten dan kota pada 2019 mendatang, bakal dikaji ulang. Ini berarti, 80 persen dana Otsus yang biasanya dikelola pemerintah kabupaten dan kota, kemungkinan besar bakal diturunkan.
Baca berita
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, menyoroti sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tak hadir dalam monitoring meja program dan kegiatan pembangunan triwulan pertama 2018.
Baca berita
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua merilis realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sampai dengan Juli 2018 yang telah mencapai 60 persen. Hal demikian disampaikan Kepala Bapenda Papua Gerson Jitmau, di Jayapura, kemarin.
Baca berita
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua menyebut, tingkat pengetahuan yang minim, kurangnya informasi tentang aturan main (payung hukum) serta minimnya mental aparatur, turut menyebabkan terjadinya kerugian negara melalui proses pengadaan barang dan jasa.
Baca berita
Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengimbau pemerintah kabupaten dan kota agar menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara tepat waktu. Dengan disampaikannya secara tepat waktu, pemeringkatan yang diberikan dari pemerintah pusat diharapkan menjadi lebih baik dimasa mendatang.
Baca berita
Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan daya serap anggaran pemerintah provinsi sampai dengan Juni 2018, telah mencapai 40 persen lebih. Kendati begitu, pihak optimis di akhir tahun anggaran, daya serap bakal mencapai diatas 90 persen.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat segera mendorong pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 bersama lembaga legislatif (DPR Papua).
Baca berita