Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dilaporkan telah merampungkan pemeriksaan atau audit awal laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua 2017 di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca berita
Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya mengusulkan kenaikan pembagian dana Otsus dari pemerintah provinsi. Dimana bila sebelumnya 80 persen dikelola oleh kabupaten dan kota, kali ini diusulkan naik menjadi 90 persen.
Baca berita
Untuk meningkatkan sumber daya aparatur menjadi lebih profesional, berkualitas, kompeten, dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas maupun fungsinya, Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggelar pelatihan bagi pejabat penatausahaan keuangan dan bendaha pengeluaran.
Baca berita
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengakui kerap telat dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah provinsi.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua diminta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, utamanya untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana desa agar pemanfaatannya berjalan sebagaimana mestinya serta sesuai harapan.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung membenarkan, sekitar Rp 1,1 triliun dari total Rp 4,3 triliun dana desa 2017 yang dialokasikan bagi bumi cenderawasih, mesti dikembalikan ke kas daerah karena tak bisa diserap.
Baca berita
Rencana Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memantau penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus), disambut positif Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen.
Baca berita
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua menyebut masih ada sejumlah aparat kampung di bumi cenderawasih, yang hingga saat ini tak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan serta pemanfaatan dana desa.
Baca berita
Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua menyesalkan sikap PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang sampai saat ini belum juga membayar pajak air permukaan (PAP) senilai Rp 5,6 triliun, meski kalah di Pengadilan Pajak Jakarta.
Baca berita