Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran sebagai bagian dari upaya memastikan manfaat Otsus dirasakan secara nyata oleh Orang Asli Papua (OAP).
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua terus melakukan pembenahan tata kelola dana Otonomi Khusus (Otsus) guna mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan penyaluran anggaran secara tepat waktu.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua terus mengoptimalkan pengelolaan kas daerah guna memastikan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah penyesuaian penyaluran transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Ini menjadi raihan ketiga secara berturut-turut sejak 2023.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyesuaikan pola kerja dengan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat melantik pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di Jayapura, Selasa (12/8/2026).
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mendorong penguatan sistem pengawasan internal melalui penerapan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua melakukan pembenahan sistem pengendalian korupsi melalui evaluasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari perbaikan tata kelola di lingkungan perangkat daerah.
Baca berita
Perputaran uang di Provinsi Papua hingga awal tahun 2026 masih menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya total tabungan masyarakat serta terjaganya inflasi yang mengindikasikan daya beli tetap terjaga.
Baca berita
Enam gubernur dari tanah Papua melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan guna mempertanyakan sekaligus menindaklanjuti janji Presiden Prabowo Subianto terkait pengembalian dana Otonomi Khusus (Otsus).
Baca berita