Pemprov Papua Jadikan LHP BPK sebagai Peta Jalan Perbaikan Tata Kelola Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola belanja daerah melalui tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemerintah menilai hasil pemeriksaan BPK bukan hanya evaluasi administratif, tetapi menjadi rujukan untuk pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Baca berita