KPK Tinjau Efektivitas MCSP Pemprov Papua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meninjau langsung penerapan sistem MCSP di Papua. Kunjungan dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2025.
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meninjau langsung penerapan sistem MCSP di Papua. Kunjungan dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2025.
Baca berita
Terkait dengan temuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 oleh BPK, Pemerintah Provinsi Papua melalui Plt Kepala Inspektorat Provinsi Papua, Danny Korwa bersama Badan Kepegawaian Daerah dan BPKD berkomitmen untuk menyelesaikan ini sebelum 60 hari sesuai batas waktu yang diberikan.
Baca beritaProvinsi Papua dalam rangka meningkatkan pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan transparan Pemprov Papua menyelenggarakan Bimtek SIPD - RI yang dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Tata Pemerintahan Sekda Mewakili Penjabat Gubernur Papua. (23/6)
Baca berita
Pj Gubernur Papua Ramses Limbong melalui Plt Kepala Inspektorat Daerah Papua, Danny Korwa menyebut pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana kampung.
Baca berita
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa menegaskan bahwa dari sisi dukungan anggaran, penyelenggaraan PSU bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Baca berita
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Jimmy Alberto Thesia menyatakan dana otsus termin I telah dicairkan.
Baca beritaDorong Transparansi dan Cegah Korupsi Dana Desa dengan menyelengarakan Sosialisasi Jaksa Garda Desa dan Bimtek Replikasi Desa Anti Korupsi kolaborasi bersama KPK, Kejaksaan, Pemprov dan Kab/Kota se Provinsi Papua. (19/6)
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua kembali menunjukkan komitmennya dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hasilnya, Pemprov Papua kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menilai perlu ada inovasi layanan keuangan di kawasan perbatasan Skouw. Tujuannya untuk memperkuat sistem perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Papua Nugini.
Baca berita